fly-over-re-marthadinataBOGOR TODAY – Rencana pembangunan flyover di Jalan RE. Martadinata, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor diperkirakan akan dimulai di tahun 2017. Namun desain yang dirancang Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih di review ulang pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi menjelaskan, progres pembangunan flyover Martadinata untuk desainnya Pemkot Bogor sudah menyerahkan desainnya ke Kemenpupera. “Sampai saat ini masih direview,” katanya, Senin (17/10/16).

Untuk pelaksanaannya setelah review desain itu selesai kata dia, pihak Kemenpupera akan melelangkannya ke pihak ketiga. “Lelangnya juga disana (Kemenpupera, red), anggarannya juga engga dikita (Pemkot Bogor, Red). Tinggal kewajiban kita terhadap 8 bidang lagi yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6 milyar, tapi sudah masuk di anggaran perubahan, tinggal kita bayarkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Penuhi Cakupan Air Bersih 100 Persen, Tirta Pakuan Sosialisasi Sambungan Baru di Kepatihan

Dia memprediksi,mungkin setelah di lelangkan di tahun ini, awal tahun 2017 sudah ada pemenangnya dan pembangunannya fly over Martadinata akan segera dimulai.

Chusnul yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bogor ini menyebut, total secara keseluruhan kurang lebih ada sekitar 18 bidang tanah yang harus dibebaskan dengan total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 10 Miliar.

“Artinya kita saat ini kurang Rp 6 Miliar karena di anggaran sebelumnya dianggarkan Rp 4 Miliar. Intinya mereka dari pihak ketiga yang memenangkan lelang yang akan mengerjakannya,” tuturnya.

Baca Juga :  Kasus Campak di 24 Kelurahan Kota Bogor, Dokter RSUD: Kenaikan Kasus Akibat Anak Tak di Imunisasi

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi memaparkan, bahwa di tahun 2016 DPRD Kota Bogor sudah menyetujui anggaran untuk pembebasan lahan, tapi memang anggarannya masih kurang dan pemkot mengusulkan di anggaran perubahan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 6 Miliar.

“Kami sepakati itu, karena itu bagian terpenting. Terlebih karena dititik itu kemacetannya sudah luar biasa bahkan crowded. Kami sangat mendukung penuh, itu kan bagian dari penataan transportasi,” pungkasnya. (Abdul Kadir Basalamah)