qweBOGOR TODAY – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor rupanya masih defisit (Kekurangan), untuk itu TAPD dan Badan Anggaran akan melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017 pada hari ini.

Pembahasan KUA PPAS yang dijadwalkan kemarin, tertunda dan akan digelar pada hari ini. Sejauh ini, tidak ada alasan jelas terkait pembatalan pembahasan soal uang rakyat itu, tetapi salah satunya karena waktu yang sudah terlalu sore dan tidak adanya Ketua TPAD Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat mengatakan, terhambatnya pembahasan anggaran KUA PPAS Bogor dikarenakan adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang belum mengusulkan, sehingga adanya belanja pegawai yang berubah.

Ia menjelaskan, jumlah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bogor sebesar Rp 705 milyar dan kekayaan yang dipisahkan sekitar 16 milyar contohnya dari PDAM dan Bank Pasar. “Banyak usulan dalam KUA PPAS tahun 2017 ini, diantaranya pembebasan lahan pembangunan gedung DPRD yang sisanya diajukan di tahun 2017 dengan pengajuan anggaran Rp1,5 milyar untuk pembebasan lahan, dan total keseluruhan Rp 60 miliar. Untuk jalan R3 pembebasan lahannya diajukan Rp 130 milyar,” jelasnya.

Baca Juga :  Terkait Dugaan Pemkot Bogor Melakukan Maladministrasi, Kabag Hukum dan HAM Setdakot Angkat Bicara

Ia melanjutkan, prioritas pembahasan terkait dengan enam skala prioritas dari Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman dengan lingkup transportasi, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kemiskinan, Kebersihan, Reformasi Birokrasi dan Rang Terbuka Hijau. Porsi pemerataan akan diseimbangkan untuk kebutuhan enam skala prioritas tersebut, dan dalam RAPBD murni 2017 akan terlihat belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Untuk pendidikan harus di atas 20 persen dan kesehatan diatas 10 persen wajib dialokasikan tidak bisa di ganggu gugat. Yang akan diutamakan adalah kebutuhan anggaran yang memprioritaskan untuk masyarakat, jadi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, jadi harus tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bogor Toto M Ulum menjelaskan, kemampuan PAD Bogor sekitar Rp 1,9 triliun dan berdasarkan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2017.

“Dalam hal ini akan dilakukan rasionalisasi kembali. Kita belum mengetahui apakah ada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi atau tidak, karena APBN belum diketok,” terangnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Bogor : Peringatan HPN 2023 Harus Menyatukan Wartawan

Menurutnya, yang menjadi prioritas sesuai dengan RPJMD yaitu pembebasan lahan untuk jalan R3 sebesar Rp50 milyar dan total secara keseluruhan untuk pembebasan lahan Rp130 milyar.

Sementara itu, pembebasan lahan rumah bersalin sebesar Rp 60 milyar untuk pembangunan gedung dewan. “Besarnya angka pembebasan tersebut karena proyek gedung dewan multiyear. Kemudian, pembangunan jalan Rp 100 milyar, untuk rumah bersalin Rp 60 milyar dan untuk RSUD Rp 80 milyar,” paparnya.

Ia melanjutkan, biaya untuk PDJT diajukan sebesar Rp 9 milyar subsidi, PJU program Bogor Caang Rp25 milyar, untuk rutilahu Rp16 milyar. Galuga Rp8 milyar sudah termasuk penanganan air lindi, pembangunan TPT dan Sanitari land field dan untuk kompensasi masyarakat dan program pembangunan taman di Kota Bogor pada tahun 2017 diajukan Rp8,5 milyar untuk RTH.

“Selain enam skaka prioritas yang sudah dilaksanakan ada juga diantaranya program Smart City, penanggulangan bencana, kemiskinan, transportasi, bantuan siswa miskin, masalah kebersihan,” pungkasnya. (Abdul Kadir Basalamah)