bahagia-foto

Oleh: Bahagia, SP., MSc.

BENCANA Banjir di Bima Nusa Tenggara Barat termasuk bencana yang mengerikan selama tahun 2016 ini. Sebanyak 105.753 jiwa masyarakat Kota Bima terdampak banjir. Banjir merendam 33 desa di 5 kecamatan di Kota Bima yang meliputi Kecamatan Rasanae Timur, Mpuda, Raba, Rasanae Barat dan Asakota. Saat ini masih ada 8.941 jiwa pengungsi yang tersebar di 30 titik.

Diperkirakan kerugian aibat kerusakan banjir mencapai 1 tryliun rupiah (BNPB,2015). Kejadian ini sangat memprihatinkan. Pemeirntah harusnya optimal untuk berpikir sebelum bencana terjadi. Bencana banjir ini seperti tidak pernah selesai di perkotaan mulai Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat. Banjir seperti dianggap hal biasa sehingga belum nampak gerakan untuk mengendalikan banjir perkotaan. Kerugian di kota Bima sama dengan kerugian pada daerah lain.

Pemerintah lebih rela menghabiskan dana untuk pasca bencana dibandingkan dengan perbaikan lingkungan sebelum terjadi bencana. Kalau saja dana tadi digunakan untuk perbaikan sebelum bencana maka benana dapat diminimalkan. Jika uang tadi digunakan untuk memperbaiki daerah resapan pasti sudah terwujudkan. Apalagi digunakan untuk membeli pohon. Sudah banyak pohon yang bisa ditanam pada daerah kota-kota negeri ini.

Pola pengendalijan pasca bencana sangat keliru. Lakukan pengendalian seperti adaptasi sebelum banjir. Terlebih kawasan perkotaan makin rawan banjir sebab perkotaan padat pembangunan. Sementara ruang untuk menampung dan menyerap air hujan nyaris tidak lagi ada. Penyebab utama banjir karena pengetahuan terhadap ekologis sangat minim. Sebagian besar penduduk perkotaan sangat minim pengetahuan ekologis.

Pada daerah Nusa Tenggara Barat keberadaan lubang biopori pada mayaakat sangat memprihatinkan. Hanya 0,46 persen seluruh penduduk yang mempunyai lubang biopori. Sedangkan keberadaan biopori untuk skala nasonal hanya 1,58 % penduduk kota memiliki lubang biopori. Kondisi ini membuat perkotaan sangat rawan banjir. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya cara adaptasi banjir saat musim penghujan. Jumlah biopori yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk diperkotan.

Jumlah ini mencirikan bahwa masyarakat sangat minim pengetahuan tentang biopori. Mereka juga tidak banyak tau tentang ekosistem dan kerusakannya. Manusia yang tidak tau akan berperilaku sesuai dengan apa yang dia ketahui. Meskipun banjir berkali-kali tetapi karena tidak tau pengendalian dan sistem ekosistem maka dia tetap tidak sadar. Meningkatkan pengetahuan ekologis pada masyarakat harus melalui pendidikan ekologis.

Pendidikan didesign melalui penyuluhan ekologis. Penyuluhan ekologis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ekologis. Penyuluhan dilakukan seperti kegiatan perkulihan pada kampus. Hanya saja yang datang masyarakat sekitar. Mulai dari level RT dan RW sehingga masyarakat tau penyebab banjir.  Buatkan kelompok sepuluh atau dua puluh orang setiap minggu. Pastikan masyarakat mau datang ke balai penyuluhan atau balai Desa.

Undang pakar ekologis dan bencana. Setiap masyarakat yang hadir diberikan materi kebencaan termasuk mengapa terjadi banjir. Mereka yang hadir akan menyebarkan kepada yang lain. Jika daerah itu sudah diberikan pengetahuan maka dilanjut lagi pada daerah lain. Sampai kepada daerah itu sadar ekologis. Selama ini gerakan ini belum optimal. Kalaupun ada belum dilakukan setiap minggu. Makin sering penduduk diberikan peyuluhan maka makin banyak yang tau. Makin banyak yang sadar.

Sebaliknya juga sama. Apalagi tidak dilakukan. Mereka tidak tau dan tidak melakukan apapun. Penyuluhan semakin jarang kalau mereka sudah mengetahui secara teroritis tentang ekologis. Diakhir penyuluhan. Officer penyuluhan sebaiknya membuatkan pretes ulang. Bagi mereka yang sudah tau maka diberikan penghargaan berupa sertifikat bahwa dia telah lulus secara teoritis. Dengan cara ini akan diketahui mana individu yangmasih rendah pengetahuannya dalam hal ekologis.

Ikutkan lagi pada aktivitas penyuluhan berikutnya. Sementara yang sudah lulus diberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan kepada yang lain. Awalnya memang berat. Pemerintah harus turun tangan. Termasuk dinas pertanian dan dinas lingkungan untuk memberikan materi. Setelah didapatkan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai tokoh lingkungan. Dialah yang nanti melakukan penyuluhan lanjut. Dinas makin bekurang perannya. Kedua, masyarakat harus banyak mendapatkan informasi tentang bencana. Caranya buatkan buletin ekologis.

Usahakan sampai kepada masyarakat. Kajian ekologis harus dipublikasikan. Diberikan lagi kepada masyarakat. Informasi bisa diberikan pada pos-pos jaga setiap perumahan dan kampung. Tujuannya untuk menyadarkan masyarakat tentang bencana selain melalui penyuluhan. Ketiga, demplot daerah/kampung/desa. Demplot ini bertujuan untuk membuat singkronisasi antara materi yang telah disampaikan dengan aksi. Teori harus nyambung dengan aksi.

Melakukan aksi tanpa terori juga tidak tepat. Teori dan aksi harus berdasarkan fakta ekologis. Masyaraat yang terlibat jadi paham maksud dari teori. Terakhir buatkan kampung ramah lingkungan. Masyarakat yang melihat langsung daerah bebas banjir akan meniru daerah itu. Mereka kemudian menyadari. Selama ini pembuatan kampung hijau masih belum dilakukan dengan bik. Buktinya masih banjir dimana-mana.

Halaman rumah sebagian besar masyarakat masih dibeton atau diplester dengan semen. Pagar yang mereka gunakan masih pagar tembok dan pagar besi. Masih jarang menggunakan pagar hidup seperti tumbuh-tumuhan. Pada kampung-kampung tertentu bahkan tidak ditemukan sama sekali rerumputan dan pohon. Taman seperti alun-alun di kampung nyaris juga tidak ada. Kedepannya pemerintah sebaiknya menggerakan pembuatan taman hijau.

Mulai dari alun-alun setiap kampung karena disanalah nanti air hujan dapat parkir. Gerakkan juga pembuatan pagar hidup. Disana juga air hujan dapat parkir. Secara langsung dapat mengurangi aliran permukaan. Akhirnya dapat mengurangi bencana dan kerugian secara materi dan jiwa.

Penulis Sedang Menumpuh Program Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB