unnamed

CIBINONG TODAY – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) Republik Indonesia, singgung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang belum optimal mengimplementasikan program pro rakyat.

“Pemkab Bogor harus melakukan penerapan efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen kinerja Kabupaten Bogor,” ujar Wakilkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Menpan RBI RI, Didit Noorwidiatmoko saat mengunjungi Bupati Bogor di Pendopo, Cibinong, Senin (13/2/2017).

Pada 2016 hasil evaluasi, Pemkab Bogor mendapat nilai CC, karena penerapan masih berupa dokumentasi. Dokumen telah dibuat dengan benar oleh Pemkab Bogor, namun implementasi belum fokus pada masyarakat.

Baca Juga :  Plt. Bupati Bogor Akan Dukung Apapun Kegiatan NU

“Harusnya tidak sekedar membuat program kegiatan, tapi program kegiatan betul – betul mengacu pada kebutuhan masyarakat. Saya ingin fokus manajemen Pemkab Bogor mengacu pada spot spot yang terintegrasi dengan baik, artinya pembangunan dan pelayanan harus berujung kepada masyarakat,” tegas Didit.

Didit berharap, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor memperbaiki Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor.

“Pemilihan program kegiatan yang fokus kepada prioritas pembangunan masyarakat. Perencanaan yang terintegrasi dengan prioritas pada pembangunan daerah yang mendukung masyarakat. Dengan keterbasan anggaran, bisa diselesaikan jika fokus pada prioritas, bukan hanya sekedar mendapatkan anggaran,” terangnya.

Baca Juga :  Kabupaten Bogor Jadi Habitat Sepasang Elang Jawa Jelita dan Parama

Mendapat sindiran dari Kemenpan RB RI, Bupati Bogor, Nurhayanti pun bertekad, tahun depan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) bisa meningkat menjadi BB, dengan beberapa usulan perbaikan.

“Sakip merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memahami dan mengawal agar implementasi Sakip Pemkab Bogor dapat lebih baik,” janji Nurhayanti. (Iman R Hakim)