Pemerintah menurut dia, tidak ingin IKM mati seiring adanya BBI yang memiliki kemampuan produksi cangkul yang besar. Untuk itu, menurut dia, saat ini pemerintah mendorong BBI untuk memenuhi 75 persen kebutuhan cangkul di dalam negeri. Sementara itu, 25 persen sisanya akan dipenuhi oleh IKM.
“Kemampuan mereka ternyata pada saat kami turun ke lapangan tidak hanya 25 persen, tapi lebih dari itu. Makanya kami mungkin harus evaluasi setiap enam bulan sekali,” terang Gati.
Menurut Gati, kebutuhan cangkul dalam negeri dalam satu tahun mencapai 14 juta unit. Dari jumlah tersebut, tiga juta unit dibutuhkan untuk sektor pertanian. Selain itu, cangkul juga dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. “Untuk infrastruktur tapi kami belum tau, kami masih harus kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” terangnya.
Adapun saat ini, Indonesia masih melakukan impor sebanyak 86 ribu unit cangkul dari total kuota impor sebanyak satu juta unit pada akhir tahun lalu. Impor tersebut didistribusikan oleh Sarinah dan PPI. Gati menambahkan, cangkul tersebut akan diberikan hanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di rumah. Sementara itu, bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun (rusun) tidak akan diberikan karena dinilai tidak membutuhkan. “Tapi untuk membangun rusunnya pasti membutuhkan cangkul,” imbuhnya.
Sekadar informasi, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto baru saja menyerahkan 100 cangkul untuk pelaku IKM dan pengguna cangkul di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.(Yuska Apitya)
