Pendidikan dalam Perspektif Sumber Daya Manusia Membangun Bangsa

Sangat kurangnya apresiasi dunia pendidikan di negara Indonesia dapat menjadi sebuah faktor penghambat terhadap kemajuan bangsa, bahkan dapat berefek pada penjajahan era modern yaitu dengan mendominasinya penguasan pihak asing dalam sektor ekonomi atau dunia industri. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dalam sistem pendidikan yang sedang berjalan di negara kita. Contohnya adalah dengan adanya sebuah penjurusan yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan yang sering kali terlihat tidak mementingkan aspek kebutuhan prioritas terhadap kemajuan bangsa. Secara tidak sadar pula bahwa jurusan-jurusan (keterampilan) yang ada tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan industri (Kapitalis Asing). Pada dasarnya memang dapat dibenarkan secara sementara dengan suatu alasan dasar yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, hal tersebut membuat ribuan bahkan jutaan anak petani di negara Indonessia menilai rendah profesi sebagai petani dan berimigrasi ke daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan yang dinilai lebih menjanjikan, baik dari segi ekonomi maupun prestise sosial. Mereka pergi meninggalkan desa-desa subsisten untuk memburu pekerjaan yang mereka nilai lebih pantas buat mereka, meskipun harus berimigrasi jauh meninggalkan kampung halaman dan basis sosio-kultural mereka.

Belum lagi yang menjadi sangat problematik yaitu apresiasi terhadap pelaksana pendidikan (guru) sangat buruk, kepedulian pemerintah atau negara terhadap guru begitu minim dan cerderung tidak memprioritaskan kesejahteraannya. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah gaji guru jauh  lebih rendah dari gaji pekerja pabrik. Padahal secara kualifikasi pendidikan jelas berbeda antara lulusan S1 dengan SMA dan beban kerja serta tanggung jawab jelas berbeda. Apabila fenomena ini tetap terjadi tentunya akan melahirkan paradigma tidak menguntungkan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Fenomena tersebut juga seharusnya  menjadi perhatian penting pemerintah serta memberikan solusi yang substantif melalui kebijakan-kebijakan dibuat.

Selain itu masalah penganguran menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mengimbagi keberhasilan pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja. Di satu pihak, ekspansi pendidikan turut serta melahirkan instabilitas karena pendidikan melahirkan tuntutan yang sering kali tidak dapat di jawab oleh sistem politik. Di pihak lain, tersedianya pendidikan yang cukup di semua jenjang adalah persyaratan yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. Hanya dengan sumber daya manusia yang terlatih dan kesempatan kerja yang memadai pemerintah dan birokrasinya dapat memenuhi tuntutan publik, dan hanya publik yang terdidik yang dapat diminta turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa (nation building). (*)