JAKARTA TODAY- Kampus diyakini memiliki potensi sebagai sarana atau pintu gerbang masuknya paham radikalisme melalui pendidikan. Karena itu, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menangkal agar hal tersebut tidak menjadi kenyataan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Nasir menegaskan hal itu saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. M. Nasir mengungkapkan pernyataan tersebut menanggapi deklarasi 55 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PT-KIN), Selasa 2 Mei, sebagai respons atas merebaknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di masyarakat, termasuk di kampus. Selaras dengan deklarasi 55 PT-KIN, M. Nasir pun mengajak seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di bawah kewenangan Kemenristek Dikti untuk mendeklarasikan antiradikalisme, NKRI harga mati, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup masyarakat di Indonesia.

Baca Juga :  Angka Rata-rata Lama Sekolah Masih Rendah di Bogor

“Yang harus dipahami, kalau terjadi radikalisme, berarti kita tidak menerima perbedaan. Di Indonesia tidak bisa seperti itu karena kita hidup di antara keberagaman. Jadi, mari bersama-sama kita tangkal paham yang bisa merusak generasi bangsa di masa depan,” tandasnya.

Halaman:
« 1 2 | Selanjutnya › » Semua