JAKARTA TODAY- Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan, pihaknya terus menjalankan strategi inovasi koordinasi dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

“Misalnya, Kemenkop koordinasi dengan Kemendagri, Bupati, dan Camat, untuk menerbitkan ijin usaha mikro kecil atau IUMK. Kita juga berkoordinasi dengan Bank BRI dalam penyaluran KUR bagi pemegang kartu IUMK. Dengan Kemenkumham, kita koordinasi untuk pengurusan HAKI atau sertifikat hak merek dan hak cipta”, kata Agus pada Forum Koordinasi dan Sosialisasi Program Strategis Bidang Restrukturisasi Usaha KUMKM di Kabupaten Brebes, Jateng, kemarin.

Di acara yang juga dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, Deputi Bidang Retrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, serta para pejabat teras Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes, Agus menjelaskan bahwa inovasi koordinasi harus dijalankan karena jangkauan program tidak bisa seluas kewenangan kementrian lain.

“Kewenangan Kemenkop hanya kategori tiga, sehingga tidak bisa optimal. Kita hanya bisa memberikan ijin untuk usaha simpan pinjam, ijin mendirikan dan membubarkan koperasi, serta pengawasan. Misalnya, kita memberikan badan hukum atas koperasi, lalu koperasi itu akan membuat usaha peternakan bebek, ijin usahanya itu dari kementrian lain, bukan dari Kemenkop”, papar Agus.

Agus mengakui, banyak yang datang dari daerah ke kantor Kemenkop menanyakan perihal itu. “Ada koperasi yang mau buka usaha dagang, mau ekspor dan impor barang seperti cabe, sapi, daging sapi, dan sebagainya. Tapi, kita tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya, kita melakukan banyak koordinasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal, dengan seluruh pihak terkait”, kata Agus.

Dihadapan peserta forum koordinasi ini sebanyak 300 orang, yang terdiri dari camat, asosiasi UKM, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pengurus koperasi, serta pendamping KUMKM, Agus mendorong agar Kabupaten Brebes bisa segera memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) agar bisa semakin meningkatkan kinerja pelaku KUMKM.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi dan anggarannya bisa disetujui DPR RI. Dengan PLUT, pengembangan produk unggulan Kabupaten Brebes hingga bisa menembus pasar global secara e-commerce. Terlebih lagi, di dalam PLUT itu ada yang namanya Kampung UKM Digital hasil kerjasama dengan PT Telkom,” tandas Agus Muharram.

============================================================
============================================================
============================================================