CIBINONG TODAY – Program sekolah lima hari atau Full Day School (FDS) yang akan segera direalisasikan pemerintah pusat, rupanya menuai penolakan dari berbagai elemen di semua daerah diantaranya di Kabupaten Bogor.

Di Kabupaten Bogor, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor bersama ulama, siswa, masyarakat disaksikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, TNI dan Polri melakukan deklarasi penolakan regulasi FDS.

Baca Juga :  Seorang Wanita Di Bogor Ditangkap Polisi Lantaran Gelapkan Dana Umroh

“Deklarasi penolakan Full Day School oleh PCNU Kabupaten Bogor melalui istighosah yang disaksikan ratusan siswa, santri, dan warga patut diapresiasi. Hal ini, harus direspon dengan baik, karena penolakan terhadap kebijakan Mendikbud ini bukan keluar dari pimpinan NU. Yang pasti, ada aspirasi dari masyarakat yang perlu ditindak lanjuti,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi beberapa waktu lalu.

Pernyataan sikap pengurus cabang NU ini, langsung disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor sebagai penampung aspirasi masyarakat juga sebagai fungsi pengawasan. “Masih banyak permasalahan pendidikan yang perlu dibenahi. Sudah gurunya kurang, kesejahteraan dan sarana prasarana juga memprihatinkan. Seharusnya itu saja dulu, tak usah membuat kebijakan yang lain (mengatur jam sekolah),” kata pria yang akrab di sapa Jaro Ade (JA).