CIBINONG TODAY – Langkah DPRD Kabupaten Bogor menggalang interpelasi atas gagalnya beberapa proyek yang dibiayai dari DAK yang dibutuhkan masyarakat wajib didukung. Hal ini untuk memberikan pelajaran sekaligus punishmen agar pola kinerja eksekutif yang alakadarnya tidak menjadi tradisi buruk.
“Interpelasi ini harus serius jangan gertak sambal, kita (KNPI, red) sangat mendukung,†ujar Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD KNPI Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi (SKB), Selasa (5/9/2017).
SKB pun mendesak DPRD Kabupaten Bogor diminta untuk merekomendasikan pemecatan terhadap kadis PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan yang terkesan sok jagoan dan pasang badan terhadap kegagalan lelang proyek. “Kadisnya harusnya malu dong, banyak proyek gagal lelang, tapi seakan gak ada masalah. Jadi sebaiknya diganti saja,†Desak Sulhan.
Dalam setiap anggaran APBD ada satu kegiatan gagal itu wajar, dan dilakukan lelang ulang. Namun, jika sembilan kegiatan yang pagu anggarannya puluhan miliar gagal padahal dana tersebut ada dari DAK namun tidak direalisasikan.
“Artinya memang ada indikasi malas bekerja atau sengaja untuk seting digagalkan. Untuk urusan rakyat kok main – main. Mental birokrat seperti ini yang harus dibabat di buang saja ke laut,†tegas Sulhan.
Sulhan meminta, Bupati Bogor Nurhayanti jangan melakukan pembiaran. Sesungguhnya DPD KNPI Kabupaten Bogor tidak ingin ikut campur mengenai proyek. Namun, pemuda menilai
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkesan salah urus dan malas mengurus. Tentunya, hal ini menghambat akselerasi pembangunan menuju kabupaten termaju di Indonesia.
“Dengan Interpelasi akan terungkap secara terang benerang dan bisa dicarikan solusinya, dibalik banyaknya kegagalan lelang itu saya curiga ada motif terselubung,” pungkasnya. (Iman R Hakim)
Bagi Halaman
