Selain itu, untuk subsidi transportasi berdasarkan keterangan dari Dinas Perhubungan belum ada badan hukum yang menyampaikan proposal dan kajian sehingga hal ini tidak memenuhi Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016  dan calon pihak penerima anggaran subsidi belum tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang RKPD Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Daerah tentang PDJT sedang dalam pembahasan sehingga subsidi transportasi tidak dapat dianggarkan.
PAD Disepakati Sementara  Rp. 846,920 Miliar Lebih
Sementara itu, Pendapatan Daerah disepakati sementara sebesar Rp 2,199 Triliun lebih. Pendapatan Daerah sebesar itu terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disepakati sementara sebesar Rp. 846, 920 milyar lebih. 2. Dana Perimbangan disepakati sementara sebesar Rp. 1,148 trilyun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disepakati sementara Rp. 204, 230 milyar.
Sedangkan Belanja Daerah disepakati sementara sebesar Rp 2,945 triliun. Belanja Daerah sebesar itu, masih menurut laporan Banggar DPRD Kota Bogor terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) disepakati sementara sebesar Rp. 1,171 triliun dan Belanja Langsung (BL) disepakati sementara sebesar Rp. 1,773 triliun. Lebih jauh laporan Banggar DPRD menyebutkan bahwa, Pembiayaan Daerah disepakati sementara sebesar Rp. 91,691 milyar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah disepakati sementara sebesar Rp 10 milyar lebih dan Jumlah Netto disepakati sementara sebesar Rp. 81.191 milyar. Sedangkan Surplus/(Defisit) disepakati sementara sebesar Rp 664,674 milyar lebih. (ADV)
