Di Kabupaten Bogor calo perizinan tumbuh subur di kantor – kantor dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Memang bukan staf atau PNS, namun menggunakan tangan jasa konsultan yang memiliki kedekatan khusus dengan para pejabat yang memiliki kebijakan untuk urusan perizinan.
“Kalau dari dinas terkait langsung, tidak ada yang menawarkan jasa ke kami, tapi ada beberapa orang yang menghubungi saya menawarkan diri untuk membantu karena mereka punya kedekatan khusus dengan para pejabat. Mereka (calo, red) menjamin dengan uang sebesar Rp 700 juta, izin saya bias keluar, namun saya menolak dengan tegas, lebih baik saya habis uang Rp 1 milir untuk mendemo Pemkab Bogor daripada ngasih makan calo dan pejabat korup,†tegas Roy yang juga Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemburu Korupsi (Gempur) itu.
Sebagai pengusaha yang taat aturan, Roy tidak tertarik menggunakan jasa calo perizinan, dia memilih untuk mengurus sendiri secara langsung. Menurut Roy, para calo perizinan itu sengaja dipelihara oleh dinas agar tidak ketahuan praktek pungli yang sengaja diciptakan dan terstruktur.
“Kalau begitu untuk apa ada dinas DPMPTSP bubarkan saja. Mereka itu pelayan bukan raja yang harus diberi upeti. Kalau tidak mampu mengerjakan banyak yang bisa, ada ribuan orang bahkan ratusan ribu orang yang pengen jadi PNS untuk menggantikan mereka. Kalau mereka tidak bias kerja mundur saja dari PNS,†cetus Ketum Gempur.
Dia menambahkan, jutaan orang berbondong – bondong ingin jadi PNS yang siap kerja benar. Jika oknum pejabat korup itu mengeluh karena pendapatannya minim, sebaiknya berhenti dari PNS, karena konsekwensi jadi pegawai negeri selain pengabdian juga sebagai pelayan masyarakat. “Kalau ingin mendapatkan uang banyak beralih profesi saja, jangan nodai korps dengan cara – cara kotor lalu kemudian masyarakat yang jadi korban, membuat KTP saja dipersulit apalagi membuat perizinan,†ungkapnya.
Sulitnya perizinan di Kabupaten Bogor tidak hanya dikeluhkan Roy saja, namun banyak masyarakat maupun pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor pun mengeluh hal yang sama. Padahal, adanya investor yang sudah pasti memberi pemasukan kepada Pemkab Bogor diantaranya, bayar pajak, pajak daerah melalui BPHTB melalui retribusi.
“Itu sudah cukup besar nilainya untuk pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, menyerap tenaga kerja lokal secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bogor, belum juga pengembang kawasan yang jadi hidup, peningkatan ekonomi masyarakat,†uturnya.
Praktek – praktek busuk yang dilakukan oknum pejabat sangat mengganggu iklim investasi di Bumi Tegar Beriman. Wajar jika Kabupaten Bogor tertinggal oleh daerah lain, padahal Bogor salah satu penyangga Ibukota Jakarta. “Kalau dilihat, angka kemiskinan di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Karena orang mau berinvestasi saja dipersulit, bagaimana kemudian iklam investasi bisa berkembang dengan baik yang ada juga menghambat pertumbuhan perokomonian,†ujar Roy.
Tidak adanya keberainan dari Kepala Daerah dan penegak hukum untuk membrangus mafia perizinan dan praktek pungli yang kian tumbuh subur di Bumi Tegar Beriman, malah terkesan pembiaran dan mengamini praktek terlarang itu ada.
“Untuk kedepan siapapun yang nanti terpilih menjadi bupati Bogor, harus membenahi sitem birokrasi di Pemkab Bogor, agar investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor betah dan nyaman, sehingga Kabupaten Bogor makin maju,†kata Ketum Gempur.
Gempur siap memerangi praktek – praktek busuk yang telah terjadi bertahun tahun di Pemkab Bogor yang sangat merugikan masyarakat. Jika ada pejabat yang coba – coba menghabat proses perizinan, Gempur tidak segan – segan akan menggiring oknum pejabat korup itu ke penjara.
“Tidak ada pejabat yang tidak punya dosa. Saya punya pengalaman 12 tahun jadi wartawan di salah satu media nasional di Jakarta, bukan hal yang sulit bagi saya untuk mencari dosa pejabat, baik dosa dinas seperti korupsi ataupun dosa pribadi dia seperti punya istri simpanan atau selingkuhan, dengan mudah saya bisa hancurkan karir pejabat korup dan busuk,†hardik Roy.
Dia menambahkan, apapun yang menghambat investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bogor, Gempur siap menjadi garda terdepan. “Tujuannya supaya sistem pelayanan publik menjadi lebih baik. Karena sistem pelayanan di Kabupaten Bogor sangat buruk,†pungkasnya. (Iman R Hakim)