Kemendagri Pastikan THR ASN Dibayar Tepat Waktu

“Jadi di dalam peraturan itu sudah ditegaskan di sana bahwa diminta kepada pemda untuk menyediakan anggaran gaji ke 13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya semua sudah menganggarkan di dalam APBD nya,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya daerah yang belum menganggarkan, atau sudah menganggarkan tetapi dananya tidak ada maka penyediaan dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa harus menunggu perubahan APBD 2019. Hal itu dikarenakan pembayaran THR dan Gaji ke 13 merupakan kebutuhan mendesak.

“Oleh karena itu, harapan kita pemerintah pusat, dengan keluarnya PP 35 dan 36 ini tidak ada lagi daerah yang merasa kesulitan lagi di dalam menyediakan anggarannya,” tutupnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebelumnya membuat surat yang ditunjukkan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Syafruddin. Dalam surat bernomor 188.31/3746/SJ yang dikirim pada Senin 13 Mei 2019, Tjahjo meminta pemerintah merevisi pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2019.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa teknis pemberian gaji, pensiunan, tunjangan ketiga belas, dan THR yang bersumber pada APBD diatur oleh Perda. Hal tersebut berpotensi menghambat pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 dan THR, sehingga tidak tepat waktu.

Menurutnya, permintaan revisi THR dan gaji PNS ke-13 adalah hal yang wajar. Andaikan THR tahun ini tak tepat waktu, Tjahjo meminta agar pemerintah tak disalahkan. (net)