“Saya akan evaluasi dan mengkoordinir setiap kegiatan melihat dari sisi priroitas dan peruntukannya. Kalau memang acaranya yang harus datang itu kabid (kepala bidang) ya kirim kabid. Jangan sampai satu acara yg tidak sesuai itu mendatangkan kepala dinas,” jelasnya.
Meski aturan tidak secara tertulis, Iwan menyebut pihaknya akan selektif melakukan pemeriksaan setiap kegiatan yang diajukan dinas-dinas. Bahkan ia pun tak segan mencoret kegiatan tersebut jika tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Nanti ada verifikasi, kita periksa. Saya lihat urgensi dan manfaatnya buat daerah. Bukan tidak boleh, tapi seberapa penting itu buat kita,” ungkapnya.
Disamping itu, Iwan mengaku sudah mencoret beberapa kegiatan yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meski aturan ini hanya melalui aturan verbal. Satu diantaranya adalah pengajuan keberangkatan studi banding ke Jogjakarta yang tidak sesuai tupoksi yang dimana pimpinannya mengajukan berangkat sedangkan kebutuhannya itu seharusnya kepala bidang.
“Jadi gak perlu lah (aturan tertulis-red). Masa iya mereka tidak nurut sama pimpinannya. Ini semua demi kebaikan,” tandasnya. (Firdaus)
