“Mudah-mudahan pihak lain juga melihat apa yang dilakukan ULPBJ ini. Saya tegaskan, Pokja tetap jaga independensi begitu pun semua pihak yang terlibat hingga penyedia jasa, semua ada aturannya,” kata dia.
Dalam giat monitoring evaluasi (Monev) 2019, selain berkunjung ke ULPBJ, KPK juga meninjau pelayanan ke Kantor Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, sesudah melakukan monev di Kantor Bupati Bogor.
“Sesudah ke kantor Bupati, kita ke Bappenda baru ke ULPBJ,” kata Tri .
Menurutnya, dua instansi tersebut (Bappenda dan ULPBJ) membutuhkan perhatian khusus dari KPK.
“Di Bappenda kita tinjau pemasangan alat rekam transaksi untuk restoran dan hotel untuk meningkatkan PAD dan lainnya. Kedua instansi ini butuh perhatian lebih,” imbuh Tri.
Sementara itu, Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi CW mengatakan, monev yang dilakukan KPK ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat.
“Menyinggung soal pengaduan dari penyedia jasa, itu harus diperhatikan. Aduan itu ada fasenya, ada masa sanggahnya. Kalau masih tidak puas, itu ada sanggah banding. Sistem pelelangan seperti. Dan kunjungan KPK ini akan jadi evaluasi kita agar lebih baik lagi,” tandas Budi CW. (Firdaus)
