BABAKANMADANG TODAY – Mahkamah Agung (MA) melalui websitenya telah menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Sentul City, Tbk (SC) lewat  Putusan PK Nomor : 104 PK/TUN/2019. Keputusan tersebut. Konsekwensi dari penolakan PK tersebut maka Izin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) atas nama  SC sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Sentul City, Tbk, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Permen PUPR 25/PRT/M/2016) menjadi batal. Pembatalan telah dilakukan Pemkab Bogor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenBogor Nomor : 693/090/001/Pencabutan/DPMPTSP/2019.

Baca Juga :  Perkuat Kolaborasi Dengan Pihak Swasta Untuk Ciptakan Pendidikan Berkualitas di Kabupaten Bogor

“Ini semua sudah clear. Yang bikin tidak clear karena KWSC menafsirkan bahwa Putusan PK yang membatalkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama SC juga membatalkan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan (PDAM) dengan SC yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Coba baca yang benar ada gak amar putusan yang bunyinya kerjasama PDAM dan SC putus,” kata Alfian Mujani, Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk. dalam keterangan persnya, Selasa (29/10/2019).

Baca Juga :  Resep Masakan Gulai Ayam Merah, Cocok untuk Sajian Acara Besar

Alfian menjelaskan, erjasama antara PDAM dengan SC mengenai Jual Beli Pasokan Air Bersih tersebut terjadi atau dilaksanakan bukan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama  SC, melainkan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama  PDAM yang terbit berdasarkan SIPA milik PDAM Tirta Kahuripan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permen PUPR 25/PRT/M/2016 yang menyebutkan  bahwa Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.