“Di Tangsel itu NJOP-nya bisa rasional. Kenapa di Kabupaten Bogor tidak ya? Kan sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemkot Tangsel saya lihat benar-benar memberikan proteksi kepada investor, maka wilayah di sana majunya pesat,†ujarnya.
Menurut Alfian, lantaran Bappenda “keras kepala†menganut sistem perhitungan NJOP sendiri pada akhirnya banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar PBB. Kelihatannya omset Bappenda besar, tetapi di atas kertas saja alias menumpuk jadi piutang. Tingkat kolektabilitasnya rendah. Inilah yang kelak akan jadi bom waktu bagi Bupati karena ini akan menjadi temuan BPK.
“PBB adalah salah satu penerimaan daerah. Kalau nunggak-nunggak gini kan juga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Kita bukan mau nunggak tapi kalau ditetapkan segitu ya sulit bayarnya. Semua juga tahu ekonomi kita sedang melambat. Dunia usaha lagi lesu butuh proteksi pemerintah bukan malah ditarget PBB tinggi,†ujarnya.
Kata Alfian, salah satu program Bupati Bogor Ade Yasin adalah memberikan karpet merah kepada investor. Investor dapat masuk menanamkan modal dengan kemudahan perizinanan dan keringan pajak.
“Kalau sistem perhitungan NJOP sekarang ini gak diubah, siapa investor yang mau masuk ke Kabupaten Bogor? Mending ke Tangsel. Kami yang sudah lama berinvestasi di sini saja seperti membentur tembok. Harusnya visi bupati dan SKPD sejalan ya. Ini Bupatinya bilang karpet merah, Bappenda menabur kritik tajam,†ujarnya
Karena itu, Alfian minta agar Bupati Ade Yasin mengevaluasi kinerja Dedi Bachtiar. Selain karena bertentangan dengan visi Bupati, yang bersangkutan juga sudah terlalu lama jadi Kepala Bappenda. ‘’Beliau sudah lima tahun lebih menduduki pos ini, perlu penyegaran agar tidak menjadi fitnah,’’ katanya. (Carfine/PKL)
