CIBINONG TODAY – Angka lama Sekolah di Jawa Barat sekitar 8,9 tahun, sedangkan di Kabupaten Bogor 8,2 tahun. Hal itupun menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi X DPR RI, saat kunjungan kerja ke Pendopo Bupati Bogor, Cibinong Senin (9/12/2019).
“Nah bagaimana ini ada satu hal yang mengatur mengenai hal tersebut, supaya bisa berjalan dan meningkat,†kata Wakil Ketua Komis X DPR RI, Dede Yusuf.
Menurutnya, hal ini dikarenakan meningkatnya Upah Minimum Regional di Jawa Barat, hal inipun sangat berdampak terhadap peningkatan pengangguran di Kabupaten Bogor.
“Karena lulusan SD dan SMP langsung berpikir untuk menjadi buruh, karen sudah membayangkan upahnya, tapi lapangan pekerjaan semakin berkurang, ini menjadi PR bagi kita semua,†jelasnya.
Sehingga, penyebab banyaknya anak-anak tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor tersebut. Pihaknya juga akan melihat SMK apakah ada masalah dari keterbatasan sarana dan prasarana atau mungkin pola mengajar dan mungkin infrastruktur.
“Kita juga sudah melakukan diskusi banyak, guru pun tidak kompetensi dalam ini, kita ingin tahu dalam catatan-catatan,†ungkapnya.
Dede Yusuf mengatakan, kunjungan kerja yang dilaksanakan ini adalah bentuk Spesifik yang artinya hanya terkait isu-isu tertentu saja, salah satunya membahas mengenai dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.
“Hari ini tentu isinya berbincang tentang isu pendidikan,†ungkapnya.
Dalam kunjungan periode tahun ini menurutnya, mengenai Visi Sumber daya Manusia yang unggul, salah satunya dalam membentuk para pendidik yang unggul seperti Fokasi (ruang kelas, dan Politeknis).
“Nah kami mencoba melihat untuk kondisi Fokasi ini yang ada dengan konteksnya adalah seperti Bogor, dan Bekasi. Karena areanya adalah dunia usaha dan industri yang sangat besar,†ungkapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan sangat menyambut dengan baik adanya kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Anggota Komisi X DPR RI ini, dalam hal fokus kepada dunia pendidikan untuk mempersiapkan kepada dunia kerja.
“Kami juga dengan kedatangan anggota DPR RI ini akan curhat dan akan memohon, untuk banyak hal hal permasalahan yang perlu dibantu, dan perlu diperhatikan terkait persoalan sekolah di Kabupaten Bogor,†ujarnya.
Apalagi, menurut Wakil Bupati, Kabupaten Bogor dengan Visi Misi menjadikan salah satunya adalah bebas dan selesai mengenai kondisi bangunan sekolah SD, maupun SMP yang rusak, hal itupun tentu harus adanya bantuan dari pemerintah pusat.
“Apalagi, Kabupaten Bogor penduduk yang banyak dan besar 5.8 juta jiwa dan 435 desa dan kelurahan, serta 40 kecamatan ini, tentunya harus ada dorongan dari pemerintah pusat yang utama dalam hal ini DPR RI,†harapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna berharap, agar dengan adanya kunjungan kerja anggota DPR RI juga bisa membantu dalam hal kewenangan SMK maupun SMA.
“Karena kewenangan SMK dan SMA ini adanya di Provinsi Jabar, kita tidak bisa berbuat apa-apa,†ucapnya.
Menurutnya, di Kabupaten Bogor ini ada 12 program unggulan, yaitu dari T Busana, Boga, Kecantikan, Rias Pengantin, kemudian untara, Bahasa Inggris, Komputer, Otomotif, Pengobatan Tradisional, Siastu, Akupuntur, dan Baby Sutter.
“Walaupun ini belum merata dan belum maksimal, dan hanya beberapa lembaga kursus yang sudah kita Diklat hal-hal lain, terkait bagaimana nanti lulusan yang nyambung dari pekerjaan ini saya belum melihat dengan jauh,†tandasnya. (Asep B/*)
Bagi Halaman
