Menurutnya, meski pengangkatan itu hak dan kebutuhan Istana untuk meningkatkan performa KSP, namun publik akan melihatnya berbeda. Adi menyebut, di periode kedua Jokowi, banyak sekali menambah pos politik strategis yang terkesan politik akomodati.
“Misalnya soal wamen, stafsus, dan lainnya. Sementara Presiden berkomitmen ingin merampingkan birokrasi. Paradoks kan jadinya,” tukas Analis Politik asal UIN Jakarta ini. (Amanda/PKL/net)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
