Dengan permasalahan tersebut, Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) yang digagas DEEP dan NGO lainnya yang ada mencatat beberapa hal penting. Mulai dari kebijakan pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi, kenaikan tarif BJPS, Omnibus Law, skandal Jiwasraya, dan pengelolaan APBN serta keinginan pemindahan ibu kota yang terburu-buru.
“Seratus hari dan selama masa pendek tersebut demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan,” cetus Yus.
Dalam situasi tersebut menurutnya, dibutuhkan suatu perubahan yang besar di dalam pemerintahan.
“Kekuasaan yang terlalu besar dan memusat di sektor-sektor politik dan ekonomi melahirkan oligarkisme, yang kian sulit untuk ditaklukkan. Dan ini yang menjadi permasalahan bangsa ini sekarang,” tegasnya. (Firdaus)
