“Kemudian ada diskusi dengan Menteri Keuangan dan Pendidikan supaya langsung diserahkan kepada kepala sekolah,” lanjut dia.
Namun, yang menjadi masalah adalah soal pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan dana BOS itu sendiri di sekolah.
Tito mengatakan, pihaknya tidak ingin kepala sekolah malah disibukkan dengan menerima dana BOS, perencanaan, pengelolaan keuangan, surat pertanggungjawaban (SPJ), pengadaan, dan lainnya tetapi pendidikan di sekolah tersebut malah terlantar.
“Jangan sampai seperti itu, karena nanti takut jadi masalah hukum soal pengelolaan keuangan,” kata dia.
Selain itu, Tito juga berharap, dipindahkannya penerimaan dana BOS nanti jangan sampai memindahkan pula potensi penyimpangan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten ke sekolah. (net)
