Sementara itu, Kadinsos Kota Bogor Anggraeni menjelaskan, untuk jaring pengaman sosial sudah dilakukan pendataan terhadap Misbar dengan jumlah sekitar 43 ribu. Data itu sudah disampaikan ke Provinsi Jabar dan setelah di verifikasi menjadi 31 ribu. Artinya ada selisih yang tidak terbantu sebanyak 12 ribu sekian. Itulah yang nanti akan di cover oleh APBD Kota Bogor, anggarannya dari BTT Rp 22 miliar. Ini tahap kedua yang rencananya Pak Jokowi akan memberikan bantuan khusus untuk Bodetabek.
“Kita menerima laporan data real dari wilayah, jika ada penambahan silahkan, kita akan menerimanya. Prosedur atau teknisnya di wilayah misal dari RT, RW ke Kelurahan kemudian ke Dinsos. Ketika ada warga yang belum terdata bisa mengajukan susulan karena nanti akan di verifikasi ulang. Intinya setiap yang menerima bantuan tidak bisa ganda atau dobel,” jelasnya.
Pendistribusian APBD Kota bantuan secara tunai melalui kantor POS. Teknisnya nanti kantor POS yang akan mendistribusikan ke RT atau RW, namun melihat situasi kondisi dilapangan pada prinsipnya SOP PSBB harus tetap terjaga. “Jika anggaran sudah turun, segera di distribusikan. Kita berharap pada tanggal 15 April sudah ada, bahkan sebelum tanggal 15 lebih baik,” ucapnya.
Bantuan dari APBD Kota Bogor bagi warga terdampak sebesar Rp 600 ribu per KK itu berbentuk uang tunai per bulan selama 3 bulan.
Pada Rapat tersebut, turut dihadiri Ketua Komisi 4 Ence Setiawan dan anggota Fajari Arya Sugiarto, Endah Purwanti, Gilang Gugum, Murtadho, Dodi Hikmawan, Said Mohan dan Mahpudi Ismail. (Heri)
