Untuk itu, yang sudah disampaikan pada pertemuan dahulu dengan Dinsos untuk meminta singkronisasi data antara DTKS dan non DTKS baik yang bantuan bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kota Bogor.
“Saya harapkan proses ini tidak terlalu lama, Pansus akan mengupdate kembali perkembangan rekonsulasi data supaya tidak terlalu banyak yang double atau operlapping, laporan dari Dinsos ada sekitar 3000 sampai 4000 data yang masih mengalami operlapping,” ucapnya.
Menurutnya, disisi lain masyarakat atau disetiap KK yang seharusnya mendapat bantuan, ini malah masih banyak yang belum terakomodir melalui program bansos yang dari tiga sumber anggaran tadi.
Dia menambahkan, terkait persoalan RW siaga, bahwa nilai bantuan operasional RW siaga sebesar Rp 500 ribu tapi aktual yang mereka terima setelah dipotong pajak hanya Rp 470 Ribu dan menandatangin bukti penerimaan untuk 2 bulan.
“Tapi aktual di lapangan yang diterima hanya sebesar Rp 470 Ribu saja untuk satu bulan,” pungkasnya.
(Adit)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
======================================
====================================