BOGOR TODAY – Jalan Poros Timur atau Jalur Puncak II yang digadang-gadang akan menjadi solusi kemacetan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini terbengkalai berencana bakal dilanjutkan pembangunannya. Namun, bukan proyek skala besar yang digarap, melainkan perkerasan dengan menggandeng Komando Distrik Militer (Kodim) 0621/Kabupaten Bogor. Informasi yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Lestia Irmawati menerangkan anggaran sebesar Rp5 Miliar akan disalurkan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). “Pembangunan hanya untuk perkerasan dulu sepanjang kurang lebih 3 kilometer, dimulai dari kawasan Sentul,†kata Irma, Selasa (21/7/2020). Namun, pembangunan tersebut belum dapat dipastikan, karena masih perlu pematangan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komando distrik Militer (Kodim) 0621. Ia berharap, dengan inisiatif melakukan perkerasan, dapat “memancing†sokongan dana, baik dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat, sekaligus menarik pemilik lahan yang merupakan pihak swasta untuk ikut membangun. “Iya kan disitu ada beberapa pengembang. Jadi diharapkan bisa membangun jadi seperti urunan gitu lah. Tapi titik awalnya belum bisa dipastikan. Masih kita rapatkan terus. Termasuk jadwal pengerjaannya,†kata dia. Sementara Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Sukur Hermanto mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk mengerahkan pasukan dalam TMMD tak lama lagi. “Kira-kira Oktober. Untuk jumlah personel, nanti kita kabari lagi kalau sudah dekat ya,†singkatnya. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, pembangunan Jalur Puncak Dua merupakan sesuatu keharusan. Karena, melihat rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Bogor secara maksimal, belum juga bisa mengurai kepadatan di kawasan Puncak.
“Ketika Jalur Puncak Dua tersebut bisa terealisasi. Maka, jumlah pengendara yang menuju Cianjur dan Bandung bisa berkurang,” kata Ade. Selain itu, Ade menuturkan, selain Jalur Puncak Dua yang terhubung antar wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor dan Cipanas, Kabupaten Cianjur tersebut dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar. Ia mengaku, bahwa pihaknya terus melobi pemerintah Pusat agar segera merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II, yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Pembangunan Jalur Puncak II yang menghubungkan Sentul Kabupaten Bogor dengan Cipanas Kabupaten Cianjur, akhirnya mandek sejak awal 2014. Ruas jalan yang diharapkan dapat mengurai kemacetan Jalan Raya Puncak ini tak lagi mendapat kuncuran anggaran dari Kementerian PUPR Akibatnya, proyek senilai Rp759 miliar itu terhenti. Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan jalan itu rampung tahun 2014 lalu. Apalagi sebagian besar pengembang di kawasan itu sudah banyak yang menghibahkan lahannya kepada Pemkab Bogor untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut. Bahkan, sejak awal 2013 telah dilakukan pengerjaan proyek-proyek diantaranya pengaspalan sepanjang 2 kilometer di Desa Hambalang, Kecamatan Babakan Madang dan pembukaan lahan antara Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu sepanjang 15 kilometer. Pemerintah sendiri membangun jalur ini dalam tiga tahap. Tahap pertama, dibangun sepanjang 28 kilometer dan lebar 30 meter mulai dari Babakan Madang (Sentul)-Sukamakmur-Jonggol. Tahap kedua, Sukamakmur-Cariu (Jalan Transyogi) dengan panjang 15 kilometer dan tahap tiga jalur Sukamakmur-Cipanas sepanjang 10 kilometer.
(Bambang Supriyadi)
Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================
