BOGOR TODAY – Setiap anggota masyarakat pada dasarnya memiliki hak hidup yang sama untuk hidup bisa tenang, aman, nyaman, dan sejahtera. Penyandang Disabilitas, karena keterbatasan kondisi fisiknya, sehingga memerlukan kebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas. Hal ini perlu diatur dalam regulasi untuk memiliki hak yang sama. Hal inilah yang melandasi DPRD Kota Bogor memprakarsai dan menyususn Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Latar belakang penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas ini, menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, SH. adalah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut telah mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Raperda ini kini tengah dibahas di DPRD Kota Bogor, menusul pengesahan Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, pada Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, S.Hut. M.Si, Jum’at, 14 Agutus 2020 lalu. Raperda ini terdiri dari 15 Bab dan 125 Pasal, adapun isi Raperda ini antara lain mengatur Maksud dan Tujuan, mengatur terkait Kewajiban, mengatur Ragam Penyandang Disabilitas, mengatur Hak Penyandang Disabilitas, mengatur Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Selain itu, Raperda ini juga mengatur Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas, mengatur Pendanaan, Penghargaan, juga mengatur Partisipasi Masyarakat dan mengatur Sanksi Administratif. Sementara itu maksud dari Raperda ini adalah untuk menetapkan pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana diatur pada Bab II Pasal 2. Sedangkan tujuan Perda ini adalah untuk mewujudkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Selain itu, tujuan Raperda ini untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam draf Raperda ini juga mengatur terkait kewajiban, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban atas penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas, sebagai mana tertuang pada Bab IV Pasal 4. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk, melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Menjamin ketersediaan Pelayanan Publik, fasilitas sosial dan umum, dan sarana masyarakat yang dapat dinikmati, digunakan, dimanfaatkan atau diakses oleh Penyandang Disabilitas. Mendorong terciptanya lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi. Mendukung segala kegiatan masyarakat atau pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penghormatan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui : menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang, perlakuan tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas, peran serta masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Terkait Hak Penyandang Disabilitas , Raperda ini mengataur secara umum Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagaimana diatur pada Bab VI mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 27, antara lain mengatur Hak- Hak Disabilitas. Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur pada Pasal 7, meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak bebas dari stigma seperti tertuang pada Pasal 8, yaitu untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya baik secara verbal amupun non verbal. Pada Pasal 9 diatur Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Penghormatan rumah dan keluarga, mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. Hak Pendidikan bagi Diasbilitas datur pada Pasal 11, yaitu meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
