Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana tertuang pada Pasal 12 untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Hak Kesehatan sebagaimana adiatur pada Pasal 13 untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Sedangkan Hak politik untuk Penyandang Disabilitas tertuang pada Pasal 14, Hak Keagamaan diatur pada Pasal 15, Hak Keolahragaan (Pasal 16), Hak Kebudayaan dan Pariwisata (Pasal 17), Hak Kesejahteraan Sosial (Pasal 18), Hak Aksesibilitas (Pasal 19), Hak Pelayanan Publik (Pasal 20), Hak Pelindungan dari Bencana (Pasal 21), Hak Habilitasi dan Rehabilitasi (Pasal 22), Hak Pendataan (Pasal 23), Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat (Pasal 24), Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi (Pasal 25), Hak Kewarganegaraan (Pasal 26), Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi (Pasal 27). Sementara itu, Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas diatur pada Bab VIII mulai Pasal 30 sampai dengan pasal 113 antara lain mengatur Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang penyelenggaraan pelindungan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindakan cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan (Pasal 31). Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32). Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan (pasal 33). Terkait Pendidikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 34). Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Terkait Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi tertuang pada Pasal 87 antara lain mengatur Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau Swasta (Pasal 88). Raperda ini juga mengatur Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaam swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (Pasal 89). Sedangkan Sanksi Administratif dalam Raperda ini diatur pada Bab XIII Pasal 122 dan Ketentuan Peralihan diatur pada Bab XIV Pasal 123 dan Ketentuan Penutiup diatur pada Bab XV Pasal 124 dan Pasl 125. Adapun Komposisi Panitia Khusus Pembahas Raperda ini berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 188.342- 7 Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :
