Menurutnya, program-program perencanaan tersebut menjadi tantangan bagi dirinya untuk kembali merefocusing anggaran karena pada 2020 lalu anjlok karena pandemi. Dengan demikian, pihaknya mengaku akan membuat terobosan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bogor yakni terwujudnya Kabupaten Bogor termaju nyaman dan berkeadaban serta menjalankan point-point yang berada dalam misi, yakni mewujudkan masyakarat yang berkualitas, perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, mewujudkan tata kelola Pemda yang baik serta mewujudkan kesalehan sosial.
“Secara umum kegiatan Bappedalitbang tidak secara langsung mendukung Pancakarsa tapi secara tupoksi wajib mengawal dan mengarahkan perencanaan pembangunan daerah mencapai target Pancakarsa.
Dia pun merinci, dalam komparasi tujuan dan sasaran renstra awal dengan menyebut pertama dalam segi tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif dengan indikator tujuan :
- Nilai SAKIP komponen perencanaan
- Prosentase rekomendasi hasil penelitian dalam kebijakan, perencanaan pembangunan dan pengembangan.
Komparasi tujuan dan sasaran renstra perubahan :
- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan provinsi dengan nasional.
- Tingkat kontribusi hasil inovasi/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.
“Yang harus menjadi fokus seluruh institusi di Kabupaten Bogor adalah Permasalahan makro. Mengacu pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dilihat dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada 2019 lalu mencapai 70,85 persen, lalu pada 2020 menurun sebesar 70,40 persen.
Sementara, dalam segi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) melambatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 85 persen pada 2019, lalu pada 2020 anjlok mencapai -1, 77 persen. Untuk indeks ini, meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0, 47 persen pada 2020, sedangkan pada tahun 2019 0, 40 persen. Hal serupa juga terlihat dari segi kemiskinan yang meningkat pada 2020 sebesar 7, 69 persen dibanding 2019 yang hanya mencapai 6, 66 persen.
“Itu merupakan permasalahan daerah. Untuk di Bappedalitbang ada tiga permasalahan, yaitu belum optimalnya perencanaan pembangunan yang integratif, yang kedua hasil kelitbangan yang implementatif serta belum optimalnya perkembangan inovasi daerah,” ujarnya.
Target subtansi kegiatan strategis Bappedalitbang 2022-2023 yaitu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan dana bantuan non APBD yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi Jabar, DKI Jakarta serta APBN termasuk DAK. Juga mengoptimalkan dalam pembangunan infrastruktur pendukung pemulihan ekonomi, diantaranya mendorong terlaksananya pembangunan atau peningkatan jalan Galuga – Rancabungur, memfasilitasi pembangunan fly over jalan kereta stasiun Tenjo bersama dengan pengembang PT. Mitra Abadi Utama dan Parung Panjang.
“Kawasan Puncak juga menjadi perhatian kami dalam urusan perhubungan dengan mendorong penanganan kemacetan dan mewujudkan angkutan umum massal ke kawasan pariwisata dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) bersama dengan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) 3.” tutupnya. (Adv)
