Artinya, kata Rudy, Kabupaten Bogor kehilangan satu generasi SMP dan SMA. Padahal, lanjut dia, generasi muda terdidik tersebut sangat dibutuhkan untuk regenerasi berbagai sektor.
Politisi Partai Gerindra tersebut amat menyayangkan, aparatur di Dinas Pendidikan sama sekali tidak merisaukan dampak pandemi terhadap kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tercermin dari program yang diusulkan Disdik pada dokumen KUA-PPAS tahun Anggaran 2022.
“Tidak satu kajian maupun usulan program untuk mengevaluasi sekaligus inovasi untuk mengejar kualitas pendidikan kita,” kata dia.
Rudy meminta agar Dinas Pendidikan bersinergi dengan Universitas dan Lembaga penelitian yang ada di Kabupaten Bogor. Menurut dia, Kabupaten Bogor memiliki akademisi dan peneliti terkemuka yang pemikirannya sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi berkualitas.
“Kita punya IPB, UNHAN, dan LIPI, kami minta agar Disdik melibatkan para akademisi dan peneliti dari lembaga-lembaga tersebut untuk membangun konsep pendidikan yang terbaik untuk diterapkan di kabupaten Bogor,” tandasnya.
Kekecewaan DPRD Kabupaten Bogor terhadap kinerja Dinas Pendidikan berawal dari rapat KUA-PPAS di Badan Anggaran. Saat itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Hartono Anwar menyampaikan, prioritas utama program Disdik di tahun anggaran 2020 adalah merehab ruang kelas dan mengejar target rata-rata lama sekolah.
Hartono menyebut untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah memerlukan partisipasi dari lembaga non formal. Hal tersebut karena adanya perubahan standar UNDP terhadap indeks angka merek huruf dan usia harapan lama sekolah dari 25 tahun ke bawah menjadi 25 tahun ke atas. “Sementara anggaran yang tersedia dari pusat ataupun daerah untuk usia 25 tahun ke bawah,” pungkasny. (Bembeng)
