BOGOR-TODAY, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian mengusulkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 digelar 15 Mei. Padahal, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah partai politik telah menyatakan bahwa pemilu 2024 akan digelar pad 21 Februari. Tito meminta keputusan ditunda.
Melansir cnnindonesia.com, Kamis (13/10/2021), hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam rapat pengambilan keputusan ide pergeseran jadwal Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021) lalu.
Tito beralasan bahwa jadwal Pemilu di Februari 2024 berpotensi memicu polarisasi politik. Sehingga bukan hanya pusat, akan tetapi daerah juga semua akan berdampak.
Dalam rapat itu, Tito juga menyinggung biaya mahal pemilu. Ia merasa anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp86 triliun terlalu tinggi.
Dia membandingkan usulan anggaran KPU dengan anggaran pemilu 2014 yang berada di kisaran Rp16,186 triliun. Ia menyebut anggaran Pemilu 2019 juga hanya di angka Rp27,49 triliun.
“Kami kemarin membaca di media, pengajuan Rp86 T, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut, karena ini lompatannya terlalu tinggi,” ucapnya.
Rapat pun ditunda ke Rabu (6/10/2021). Namun, pengambilan keputusan yang dijadwalkan pada waktu itu kembali tertunda. Alasannya, Tito harus menghadap Presiden Joko Widodo.
Seiring penundaan pengambilan keputusan, berbagai alasan penundaan pemilu bermunculan. Kali ini, bukan hanya dari pemerintah. Sejumlah anggota legislatif ikut mengumbar alasan.
