“Bagi saya ini tidak adil, seharusnya pihak sekolah sudah paham disaat anak saya sama sekali tidak terlibat, coba lihat kan mereka saksi, pihak sekolah pun sudah memberikan klarifikasi, kenapa anak saya dikeluarkan” ujar Seli.
Seli mengungkapkan kekecewaannya, tentang fungsi sekolah sebagai tempat mendidik, dan mengayomi siswanya. Pasalnya, ia pun mengeluhkan derita psikologis yang diterima oleh anaknya saat mengetahui dirinya dikeluarkan oleh pihak sekolah.
“Coba bayangkan, gimana psikologis anak menghadapi persoalan ini, harusnya pihak sekolah membantu bersama-sama meringankan beban siswa, toh terbukti mereka saksi” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyebutkan bahwa keputusan yang di keluarkan harus mempertimbangkan dan memprioritaskan masa depan anak-anak dan tidak sembarangan mengambil keputusan.
“Yang perlu kita perhatikan adalah masa depan anak-anak” tegas Atang kepada wartawan.
Dirinya berharap, agar seluruh pihak dapat duduk bersama, membuka ruang diskusi antara orang tua siswa dan pihak SMA YPHB agar menemukan titik temu dari persoalan ini.
“Tinggal buka saja ruang diskusi dan komunikasi antara sekolah, orang tua, anak yang bersangkutan dan juga Dinas Pendidikan serta KPAI untuk mengambil jalan tengah yang terbaik” usul Atang. (B. Supriyadi)
