BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Kemacetan arus lalu lintas di kawasan barat Kabupaten Bogor seakan tak pernah selesai menjadi perbincangan publik belakangan ini. Hal itupun disorot Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, fenomena itu setidaknya terdapat dua hal yang secara fundamental layak untuk dikaji, seperti buruknya tata ruang dan amburadulnya implementasi pembangunan wilayah.
“Perencanaan tata ruang yang mencakup segala aspek pembangunan itu kan disusun dalam rentang periode waktunya diatas 20 tahun. Jadi, rencana tata ruang itu bukan kepentingan sesaat. Harus dalam pertimbangan untuk kepentingan jangka panjang dan komprehensif,” kang AW sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang diterima bogor-today.com, Senin (27/12/2021).
Sebab, kata dia rencana tata ruang tersebut mencakup nyaris semua urusan, mulai dari menentukan peruntukan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, air minum, persampahan, air limbah, listrik, telepon, perumahan, perdagangan, dan semua aspek fisik pendukung lainnya.
Selain itu, proses pembangunannya juga harus dilakukan secara proporsional, di mana faktor pembangunan yang satu dengan yang lain itu akan saling memberikan pengaruh dan berdampak.
Kang AW mencontohkan seperti persoalan kemacetan yang menurutnya jika dikalkulasikan dalam kurun 10 tahun, selain jalan lingkar Dramaga dan Galuga, ruas jalan lainnya yang telah dibangun ketika berubah status lahan basah menjadi lahan kering serta pemberian ijin lokasi untuk membangun perumahan yang amat dimudahkan dan diberikan kepada para pengembang di wilayah Dramaga, Ciampea, Tenjolaya hingga ke Cibungbulang.
“Hitung saja rasio panjang ruas jalan yang telah dibangun dengan puluhan ribuan unit rumah yang dibangun pada daerah pemukiman baru di sekitar itu, seimbang gak? Pasti gak seimbang, makanya pada setiap pertigaan yang menuju ke arah jalan arteri nasional itu selalu menjadi penyebab utama kemacetan. Nah, bagi sebagian kalangan yang paham, fenomena kemacetan itu merupakan salah satu indikasi dari buruknya manajemen tata ruang,” tegas AW.
Kang AW menambahkan, terkait dengan amburadulnya implementasi pembangunan kawasan, pihaknya menyebut terdapat tiga poin dan hal itu bisa menjadi fenomena gunung es dari persoalan besar yang sesungguhnya tengah terjadi.
“Pertama, potensi pelanggaran atas tata ruang, kedua, potensi berkurangnya lahan pertanian berkelanjutannya, ketiga, tidak sinkronnya pembangunan sistem dalam tata ruang; hingga pada potensi munculnya persoalan sampah di kemudian hari,” katanya.
Jika implmentasi pembangunan wilayah di Bogor bagian barat ini hanya dilakukan secara sektoral, sambung AW yakni membangun kawasan perumahan saja akan tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan sarana infrastruktur lainnya secara proporsional seperti membangun ruas jalan baru, maka pihaknya mengaku khawatir jika jalan arteri Nasional di wilayah barat ini akan terus mengalami over capacity (kelebihan kapasitas) hingga akhirnya stuck.
Kata dia, jika melihat kondisi yang sudah terjadi saat ini, pelebaran jalan nasional saja pun sepertinya tidak cukup. “Jika, di Bogor Timur selalu digembar-gemborkan pembangunan jalan Puncak 2, menurut hemat saya, membangun ruas jalan baru di wilayah Bogor Barat pun tak kalah pentingnya, malah bisa jadi jauh lebih penting,” imbuhnya.
“Kita baru bicara masalah jalan nih, yang ruas jalan dari Pasar lama Ciampea hingga Warung Borong saja memerlukan perbaikan segera, belum lagi kita bicara soal Pasar Leuwiliang, yang menurut hemat saya pun sudah semestinya untuk dilakukan revitalisasi. Kompleks kalau kita bicara soal penataan ruang hingga akhirnya kita pun memang harus amat jeli agar pembangunannya pun bisa berjalan dengan baik dan proporsional,” tutup AW. (B. Supriyadi)
Bagi Halaman
