Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.
“Semoga para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Ade Yasin.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif.
Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial.
“Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini, kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB. Akan kami tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ungkap Yusharto.
Ia melanjutkan, pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan kemampuan penguasaan teknologi menurut kami ini penting, karena dalam Perpres 23 tahun 2020 akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dari kota dengan skala 1:50.000, untuk 2021 itu kita punya target sekitar 10 provinsi, 2022 ada 12 provinsi, dan 2023 ada 11 provinsi. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi pelopor.
Selanjutnya, Rektor IPB University, Arif Satria menerangkan, IPB University bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Kita kembangkan upaya pembekalan selama 6 bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa, dan mampu untuk membuat peta digital desa.
“Masalah desa adalah masalah data, bagaimana kita membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” terang Arif.
Arif menambahkan, kalau perencanaan akurat, maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa. (*)
