Harga Kacang Kedelai Kembali Merangkak Naik, Ini Penyebabnya

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Harga kacang kedelai kembali merangkak naik. Kenaikan itu akan berpotensi pada produksi tempe dan tahu.

Melansir Bloomberg, harga kedelai kini berada di level US$1.586 per bushel atau naik 0,62 persen.

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/2/2022), menyatakan dalam beberapa bulan ke depan, harga tahu dan tempe diprediksi akan melambung tinggi. Kenaikan harga ini dipicu naiknya harga kedelai di Amerika.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ayep Zaki menyebut kenaikan itu merupakan risiko sebagai negara pengimpor kedelai sebab Indonesia akan terus bergantung dengan negara pengekspor.

“Urusan pangan sebaiknya secara maksimal Indonesia harus mampu memproduksi sendiri,” tegas Ayep yang juga sebagai pelaku pertanian, belum lama ini.

Menurut dia, impor kedelai yang mencapai 80 persen lebih untuk kebutuhan nasional setiap tahunnya, membuat Indonesia menjadi sangat tergantung dengan negara pengekspor. Oleh karenanya, budidaya kedelai harus mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari off tacker (penjamin), pemerintah, dunia perbankan hingga petani.

Namun demikian, Ayep optimis atas dasar hasil penelitian dan pengalamannya. Ia menuturkan sudah melakukan uji coba langsung di lahan setelah panen padi, baik di musim tanam ke dua atau ke tiga. Sistem tanpa olah tanah (TOT) budidaya kedelai bisa menghasilkan 1,7-1,8 ton per hektare. Dengan asumsi biaya per hektarenya berkisar Rp8 juta.

“Ini sudah saya lakukan di beberapa tempat. Jika rata-rata per hektare mencapai 1,8 ton dan harga per kilonya Rp10.000, hasilnya bisa mencapai 18 juta per hektare,” jelas Ayep.

Meski sudah melahukan uji coba, hasil produksi petani tersebut masih harus dipilah untuk memisahkan kedelai berukuran besar, sedang, dan kecil. Pemilahan tersebut dapat memakan hingga 15 persen hasil produksi. Tujuan pemilahan tersebut karena hanya kedelai berukuran besar saja yang bisa diterima pasar.

Dalam mewujudkan cita-cita ini, pihaknya menjalin kerja sama dengan Direktorat Akabi (Aneka Kacang dan Umbi) Kementerian Pertanian untuk program budidaya kedelai mandiri dengan sistem TOT seluas 25 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Insya Allah April nanti kami akan melakukan penanaman perdana budidaya kedelai yang ditargetkan mencapai 1,8 ton per hektarenya,” terang Ayep.

Sementara, mengutip laman dpr.go.id, anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan pemerintah harus segera melakukan intervensi dan pengelolaan yang baik. Karena, menurutnya tahu dan tempe ini bukan saja masalah kebutuhan pedagang tapi juga menyangkut kepada rakyat terutama asupan gizi masyarakat yang paling murah hari ini tahu tempe kedelai.

Jika pemerintah tidak segera intervensi, sambungnya maka masalah ini akan terus berulang dan hal ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia.

Ia meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah tepat dan strategis serta mencari solusinya diantaranya agar segera merealisasikan pembentukan Badan Pangan Nasional.

Menurut Slamet, akar permasalahannya adalah tidak segera terwujudnya Badan Pangan Nasional.

“Apakah Presiden Jokowi perintahnya sudah tidak berpetuah, akhirnya diabaikan oleh anak buahnya? Ini sudah masalah rutin yang terus berulang setiap tahun, harusnya pemerintah tanggap,” tegasnya.

Slamet, yang juga sebagai Ketua umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini memaparkan, data Kementerian Pertanian menyebutkan sekitar 86,4 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari impor. Hingga 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai sebesar 2,48 juta ton dengan nilai 1 miliar dollar AS.

“Ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai. Pertama, produksi dalam negeri yang rendah. Bahan dalam satu dekade terakhir, produksi kedelai nasional cenderung turun dari 907 ribu ton pada 2010 menjadi 424,2 ribu ton pada 2019. Luas lahan panen yang terus menyusut dari 660,8 ribu hektar pada 2010 menjadi 285,3 ribu hektar pada 2019. Hal ini juga dipengaruhi perubahan fungsi lahan ke sektor non-pertanian,” urai legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut.

Kedua, tambah Slamet, kenaikan itu juga dipicu kurang berminatnya produsen tempe terhadap kedelai lokal.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan, kualitas kedelai lokal di bawah produk impor. “Ketiga, petani menganggap budi daya kedelai tidak menguntungkan. Berdasarkan data BPS, harga produksi kedelai di tingkat petani rata-rata Sebesar Rp8.248 per kg. Namun ketika dijual ke konsumen hanya sekitar Rp10.415 per kg,” ungkapnya. (*).