Ekspose Raperda Perijinan Berbasis Resiko digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Bogor dan dipimpin oleh Ketua Tim Pansus, Akhmad Saeful Bahri serta Wakil Ketua Tim Pansus Jatirin. Rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Tim Pansus yang terdiri dari Muaz HD, Sri Kusnaeni, Muhamad Dody Hikmawan, Mahpudi Ismail, Ade Askiah, Azis Muslim, Ence Setiawan dan Heri Cahyono.
Usai ekspose raperda, Akhmad Saeful Bahri mempertanyakan keseriusan Pemkot terhadap Raperda ini. Mengingat, dalam naskah akademik yang dikeluarkan oleh Pemkot menyatakan bahwa perijinan berbasis resiko cukup diatur oleh Perwali.
“Ini tentunya kembali ke pemkot bogor yang mengajukan draft raperda ini, semangatnya apa. Di NA disebutkan tidak perlu Perda, cukup Perwali. Padahal, jika memang menjadi prioritas dan kebutuhan, Perda posisinya lebih kuat. Di sisi lain, kita harus kuatkan program untuk meningkatkan perekonomian yang dapat bermanfaat buat warga Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa ASB ini.
Lebih lanjut, Jatirin menambahkan bahwa pembentukan Raperda ini memiliki hambatan besar berupa belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor. Padahal menurutnya, pengeluaran izin berusaha berbasis resiko harus mengacu kepada RDTR.
Ia juga menyampaikan ketakutannya akan kehilangan potensi investasi yang masuk ke Kota Bogor, jika pembahasan Raperda ini tak kunjung selesai karena belum adanya RDTR. Dimana potensi investasi yang masuk ke Kota Bogor di 2022 ini diprediksi sebesar Rp3,7 Triliun.
“Jangan sampai karena pembahasan yang berlarut-larut ini karena belum adanya RDTR. Potensi investasi yang masuk ke Kota Bogor malah berkurang. Jadi kalau ini memang cukup dengan Perwali ya nanti akan kami kembalikan, tapi disisi lain Perwali tentang RDTR juga harus diselesaikan agar ini. bisa terus kita bahas,” pungkasnya. (Advertorial)
