Oleh : Rifa Radela Rusdi
Mahasiswi Telkom University Semester 6
Kota Bogor sudah berdiri selama 537 tahun, status sebagai kota penyangga Ibu Kota secara tidak langsung menjadikannya pusat keramaian alternatif bagi kaum urban ibu kota. Hal tersebut diperkuat dari data Badan Pusat Statistik ( BPS ) bahwa setidaknya ada 320 juta penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek sejak 2006 – 2018. Pertambahan hampir 200 juta orang pengguna yang juga melintasi Kota Bogor, menunjukkan betapa pesatnya arus perubahan yang juga berpotensi pada arus pergerakan ekonomi.
Kota Bogor sendiri masih terjaga dari gempuran komersialisasi dan investaso berbagai sektor industri, hal tersebut dipandang menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Karena sector insutri utama yang menjadi porsi terbesar Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sejak 2016 adalah kepariwisataan dan jasa.
Banyak sektor seperti informatika, keuangan dan asuransi, dan jasa perusahaan yang masih belum termaksimalkan. Padahal ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang pasokan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah Kota Bogor harus berganti identitas menuju kota metropolitan? Apakah siap ‘diserbu’ arus investasi dari luar untuk lebih memajukan perekonomian?
Potensi terbesar setiap daerah termasuk Kota Bogor ialah sumber daya manusia, oleh karenanya optimalisasi potensi sumber daya manusia harus diberikan perhatian serius. Dalam rangka meningkatkan daya saing penduduk Kota Bogor dalam menghadapi persaingan di tengah gencarnya ekspansi industri dan korporasi besar.
Dalam perubahan terdapat harga yang harus dibayar. Kesejahteraan warga Kota Bogor masih harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bogor dari seluruh program yang berjalan. Meski menurut BPS sejak 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor terus meningkat dan terakhir berada di  angka 76,23 tidak serta merta membuat semua pihak bisa langsung berpuas diri. Salah satu langkah nyata untuk meningkatkan IPM adalah dengan memperluas keterlibatan warga Kota Bogor dalam memajukan perekonomian kotanya melalui program pemerintah. Contohnya, regulasi yang mengharuskan warga Kota Bogor tidak lagi menggunakan plastik dalam kegiatan bisnis maupun perbelanjaan.
Dengan hal tersebut akan mendorong penggunaan produk pengganti seperti totebag yang bisa dibuat dari bahan daur ulang, yang akan menjadi peluang bagi masyarakat. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dapat menyetorkan sampah sebagai bahan baku pembuatan totebag kepada pengrajin. Untuk dipasarkan guna menjaga roda perekonomian bagi banyak orang, utamanya masyarakat ekonomi lemah.
Dan jika Kota Bogor dapat memberikan kelas kursus kepada masyarakat dari golongan yang membutuhkan, maka dapat membangun kota dengan memperhatikan lingkungan. Pendapatan yang masuk ke Pemerintah Kota Bogor akan meningkat dengan munculnya pembeli tetap dari totebag tersebut, yang diproduksi pengrajin dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Dengan memperoleh bahan baku dari pengelola TPS yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Menarik bukan?
Ini merupakan salah satu dari sekian usulan atas program kerja pemerintah yang dapat menguntungkan berbagai pihak. Usul tersebut diyakini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga dapat menjadi indikator berhasil atau tidaknya pemerintah kota dalam memaksimalkan pembangunan manusianya.
Harapannya, Pemerintah Kota Bogor dapat memperhatikan kembali mengenai pembangunan manusia, agar tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata. Memang salah satu cara termudah agar pembangunan dapat dilihat berjalan adalah dengan revitalisasi taman, pembenahan pedestrian, membuat flyover dan berbagai program lainnya. Namun jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun menjadi bangunan dan sarana prasarana yang ‘mati’ tanpa terdapat peranan dan program yang melibatkan masyarakat di sana.
Bagi Halaman
