“Aspirasi ini urusan wajib yang harus kami dorong, untuk infrastruktur menjadi perhatian khususnya di setiap desa, karena provinsi harus banyak berkomunikasi dengan kementerian dalam negeri,”tambahnya.

Lebih lanjut, Ricky menyebut bahwa terkait dana desa, kementerian dalam negeri selalu berasumsi bahwa sudah ada dana desa untuk digunakan memperbaiki infrastruktur.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Disdik Rumuskan Kebijakan Baru Soal PPDB

“Ketika kita mau menggiring anggaran provinsi untuk insfastruktur desa biasanya agak sulit, saat evaluasi selalu menyangkut dana desa,”pungkasnya (Fadilah)

Halaman:
« ‹ 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================