“Kami sebagai warga di Pulau Saboyang berharap kondisi ini mendapatkan perhatian dan menjadi sekali prioritas dari pemerintah setempat. Utamanya kesejahteraan guru yang menjadi tenaga kontrak,” tutup Suwito.
Sedangkan, Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin berharap, Bupati Mamuju yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan mempunyai program strategis untuk memperhatikan wilayah-wilayah terpencil dan terluar baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Persoalan pendidikan di Pulau Saboyang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah kabupaten.
“Kami dari PMII menekankan agar Bupati Mamuju setelah mendengar ini langsung memberikan solusi bagi masyarakat yang ada di Pulau Saboyang,” tutup Syamsuddin.
Tanggapan Bupati
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengakui, fasilitas dan tenaga pendidik di Kepulauan Balabalakang memang menjadi perhatian khusus pemerintahannya. Dia sudah menerima pengaduan masyarakat terkait kondisi pendidikan di tiap pulau yang ada di gugusan Kepulauan Balabalakang.
“Kita sudah Surati (ASN yang bertugas di Balabalakang) karena memang laporan dari masyarakat waktu kita ke Balabalakang, ada beberapa ASN yang sudah terangkat dua tahun lalu tapi baru satu dua-kali kesana,” kata Sutinah.
Bahkan, Sutinah tidak segan untuk bermohon ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penghapusan status ASN mereka jika teguran yang dia berikan tidak diindahkan. Karena menurutnya ASN yang terangkat harus menetap di Balabalakang sesuai dengan tempat yang mereka pilih saat mendaftar sebagai CPNS.
“Jadi tidak boleh setelah lulus lalu tidak mau bertugas di Balabalakang. Untuk pemerintahan saya, saya tidak akan memberikan persetujuan pemindahan ASN khususnya daerah terpencil seperti Balabalakang itu,” ujar Sutinah.
Terkait persoalan jumlah tenaga kontrak guru yang kurang memadai di Kepulauan Balabalakang serta honor mereka yang sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, Sutinah mengatakan saat ini Pemkab Mamuju memang sudah menghapus tenaga kontrak dan akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita berharap penerimaan PPPK selanjunya akan banyak menempatkan guru diwilyah terpencil dan terluar untuk mengatasi hal itu,” tutup Sutinah. –(Net).
