Namun demikian, Dinas Kesehatan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Utara itu.
“Kami lihat dulu kemampuan Pemkab seperti apa, kalau tetap ingin dibangun alternatifnya pakai APBD. Kita sudah ajukan Rp220 miliar untuk pembangunan di 2023,” bebernya.
Meskipun pembangunan RSUD Parung terhambat. Namun pada akhir Desember 2022 Pemkab Bogor akan segera meluncurkan klinik utama rawat jalan spesialis di lokasi pembangunan. Klinik itu diluncurkan dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Bogor di bagian Utara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, meskipun masih terbatas.
Pemerintah Kabupaten Bogor, sambung Anni masih belum bisa mengoperasikan RSUD dikarenakan masih banyaknya kebutuhan yang belum dipenuhi.
“Namanya klinik utama rawat jalan spesialis, karena belum ada Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap. Sebeb saat itu kan rumah sakit persiapan, tapi di Kemenkes tidak ada nomenklaturnya. Jadi, supaya masyarakat bisa klaim BPJS, kita jadikan klinik,”tukasnya. (Fadilah).
