“Basis bantuan yang rutin dari Kemensos semua data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, untuk BLT BBM diambilnya dari DTKS tapi datanya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan penyalurannya melalui kantor Pos kemudian disalurkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan sesuai dengan data,” tegas Okto saat ditemui di kantornya.
Terkait keberadaan Dinsos, Okto mengungkapkan untuk penyaluran BLT BBM tidak terlibat. Hanya saja, dinsos mengawasi berapa persen jumlah bantuan yang disalurkan melalui kantor Pos.
“Tapi kalau kita minta datanya dikasih sama mereka. Karena, sekarang negara sudah menunjuk resmi PT pos untuk menyalurkan bantuan BLT BBM,” bebernya.
Berdasarkan catatannya, data DTKS yang berada di Dinsos Kota Bogor sudah terdata hampir 600 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, kata Okto yang mendapatkan bantuan BLT BBM sekitar 60 ribu jiwa.
“Intinya, data yang masuk di DTKS itu pasti orang tidak mampu. Kalau tidak tepat sasaran berarti yang salah itu saat penginputan bukan saat pada penyaluran. Karena yang diinput itu orang tidak mampu. Data dtks itu dinamis,” jelasnya.
Okto berujar, penginputan data awal DTKS itu dari pihak RT/RW dan kelurahan. Sehingga pihaknya hanya menerima data saja. Karena petugas di lapangan yang lebih menguasai karena berada di wilayah. (B. Supriyadi)
