Inflasi
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan. Foto : Istimewa.

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus sebesar 4,71 persen Year over Year (YoY). Sementara inflasi di Kabupaten Bogor per Juni 2022 yaitu sebesar 3,66 persen dan pada bulan Agustus deflasi 0,45 persen.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bogor tengah fokus membahas tiga poin, di antaranya arahan presiden terkait pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan ada beberapa poin arahan Presiden Jokowi yang harus kita terjemahkan, untuk selanjutnya diimplementasikan di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :  Cek Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kota Bogor, Jumat 29 Maret 2024

Dengan demikian, Iwan mengaku sudah mengambil langkah, di antaranya, menghitung 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi.

Menurutnya, ada dua kegiatan yang disepakati yakni akan digunakan untuk Bantuan Sosial (Bansos) ke 1.000 UMKM. Kemudian akan ada intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui kegiatan operasi pasar di 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Saya minta segera tindaklanjuti pelaksanaan teknisnya,” kata Iwan.

Iwan juga menegaskan, Pemkab Bogor fokus kepada beberapa hal agar bisa dilaksanakan hingga akhir tahun ini, serta berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.

BACA JUGA :  Polisi Periksa Pelaku Pencemaran Sungai Ciliwung, Ternyata Penjual Drum Plastik Bekas

“Intinya berkaca dari penanganan Covid yang cukup berhasil di Indonesia, penanganan inflasi pun harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

Sementara, soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, Iwan meminta semua dinas memberikan masukan, apa langkah-langkah konkrit dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem ini. Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat.

“Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa, tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” tuntasnya.
(*).

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================