BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023 dan arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Kamis (13/10/22) lalu.
Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan penyusunan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan RAPBD tahun 2023, guna mencapai target visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan APBD diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, sehingga kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, diarahkan antara lain untuk peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan pemasaran, serta peningkatan dunia usaha.
Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pedoman penyusunan APBD sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak, mulai dari penyusunan hingga penetapan berdasarkan KUA dan PPAS, target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD Kabupaten Bogor efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin bersama-sama menyisir penyusunan APBD, mana saja program target kegiatan yang belum terlaksana dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kita adalah tim, satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Bogor, mari kita sepakati, laksanakan bersama-sama sehingga pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 bisa sukses dan berjalan dengan baik,” tegas Plt. Bupati Bogor.
Lanjut Plt. Bupati Bogor menjelaskan, untuk menyukseskan visi misi Pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2023 perlu memperhatikan capaian indikator kinerja daerah. Proses perencanaan penganggaran harus terukur, proses pengadaan barang dan jasa sistemnya diperketat dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya ditingkatkan, kemudian layanan perizinan dipermudah. Lalu promosi dan mutasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem, mengoptimalkan manajemen aset dan pendapatan.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, berbagai tantangan dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor, mulai dari bencana alam, bencana non alam pandemi Covid-19, penyakit kuku dan mulut serta tahun 2023 pemerintah pusat memprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.
