Pemkab Bogor Sinergi Selaraskan Penyusunan RAPBD Tahun 2023

“Mudah-mudahan kita kuat dan tidak terjadi,” harapnya.

Menurutnya, pencapaian target-target RPJMD 2018-2023 tetap harus dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Salah satu tolak ukurnya adalah pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan, selain itu penerapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdapat 31 indikator mulai dari indeks pendidikan, kesehatan sampai dengan persentase warisan budaya tak benda.

BACA JUGA :  Cara Membuat Kentang Mustofa yang Sangat Lezat Anti Gagal

“Terobosan belanja pembangunan terus kami lakukan melalui berbagai cara, mulai dari Samisade, Kartu Bodas, Beasiswa Pancakarsa. Alhamdulilah walaupun kami dihadapkan dengan berbagai tantangan bencana, tapi target-target dapat tercapai oleh Bupati dan Wakil Bupati, bahkan tahun lalu pendapatan kita surplus sebesar tiga milyar rupiah, walaupun dalam kondisi pandemi. Ini tentunya atas kerja keras kita semua, hari ini kita tetap fokus bekerja demi masyarakat Kabupaten Bogor,” jelas Sekda.

RAPBD Tahun 2023

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menuturkan tentang potret RAPBD tahun 2023, rata-rata pertumbungan pendapatan sebesar 5,10%, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 6,47%. pada Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 6,4 trilyun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar 7,07 trilyun, serta pembiayaan netto diproyeksikan sebesar 370 milyar.

BACA JUGA :  Terlalu Banyak Konsumi Teh Lemon Ternyata Miliki Efek Samping, Simak Ini

“Untuk kemandirian keuangan tahun 2022 kita mencapai 40,77% yaitu rasio total PAD dibagi dengan total pendapatan, sedangkan total PAD dibagi total belanja kita berada di angka 37,94%. Kemandirian keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak  keuangannya secara efektif dan efisien,” tutup Kepala BPKAD. (*)

 

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================