BOGOR-TODAY.COM, CIBINONG – Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan memaparkan kondisi peningkatan infrastruktur teknologi informasi pendidikan di Kabupaten Bogor, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (2/12).
Tim Komisi X DPR RI, dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat. Hadir mendampingi Plt. Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala BKPSDM.
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, akselerasi transformasi digital berdampak luar biasa terhadap dunia pendidikan. Seluruh stakeholder pendidikan harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, mengajar dengan cara-cara baru melalui hybrid learning, merdeka belajar dan sebagainya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Bogor terdapat 1.852 Sekolah Dasar, 1.537 negeri dan 315 swasta. Kemudian terdapat 749 SMP, negeri ada 105 dan swasta ada 644 sekolah, yang tersebar di 40 Kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya terkait penyediaan sarana prasarana teknologi informasi.
“Terkait kebijakan peningkatan sarana prasarana infrastruktur IT, Pemkab Bogor mengalokasikan APBD untuk pengadaan alat penunjang berupa server dan laptop untuk 302 sekolah dasar untuk mendukung asesment nasional berbasis komputer,” jelas Iwan Setiawan.
Selanjutnya, sebut Iwan, untuk jenjang SMP sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan melakukan pengadaan alat penunjang UNBK di seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bogor. Di 2023 dilakukan pengadaan whiteboard interactive guna menunjang pembelajaran Kurikulum Merdeka.
“Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan, fasilitas yang diterima oleh satuan pendidikan berupa server, laptop UPS, chromebook, proyektor, dan whiteboard interactive,” sebut Iwan.
Iwan menerangkan, beberapa kendala yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran daerah, dan masih adanya blank spot akses internet.
“Agar implementasi IT bidang pendidikan semakin maju, berkembang dan merata. Pemkab Bogor tentunya tidak dapat bergerak sendiri. Kami butuh dukungan baik dalam hal anggaran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM dan perluasan jaringan internet di kawasan blank spot,” terang Iwan.
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengajak, para pemangku kepentingan dan pihak swasta untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk memacu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT di Kabupaten Bogor.
Sebagai informasi, anggaran untuk pembiayaan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan, tingkat sekolah dasar tahun 2022 adalah sebesar, Rp.65 milyar lebih untuk 433 sekolah, anggaran tersebut berasal dari Kemendikbud, DAK, APBD dan APBD perubahan. Tahun 2023, direncanakan untuk pengadaan whiteboard interactive sebanyak 50 unit.
Ketua Tim Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, saat ini kita dalam dunia pendidikan sedang melangkah maju kepada era yang disebut sebagai industri 4.0, atau era digitalisasi. Menteri Pendidikan saat ini sedang mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan baru, bagaimana mempercepat sebuah proses ketertinggalan kita dari industri 4.0 ini. Kemendikbud Ristek sudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit sekali, hampir sekitar 17 trilyun untuk penanggulangan pembelajaran metode IT.
“Kemendikbud sudah membuat program yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Tetapi apakah itu sudah merata, dan apakah itu sudah dirasakan oleh berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu kami disini, kami ingin mendengar langsung dari sumbernya terkait kondisi yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Dede Yusuf.
Kepala Dinas Pendidikan, Juanda Dimansyah menerangkan, pemanfaatan aplikasi platform Merdeka Mengajar belum maksimal dilakukan oleh PTK, dari jumlah guru yang terdata memiliki akun belajar bagi sekolah pelaksana kurikulum merdeka berjumlah 20.793, baru 45,52% sekitar 9.464 PTK yang sudah melakukan proses login dan baru 10% (sekitar 1.071) baru menyelesaikan tugas mandiri.
“Untuk kesiapan infrastruktur sekolah, rata rata sudah memiliki perangkat komputer ataupun laptop, hambatan di lapangan adalah terkendala dengan jaringan internet terutama di wilayah daerah blank spot,” terangnya.
Juanda berharap, agar peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan dapat terwujud kami berharap, adanya peningkatan anggaran terkait sarana prasarana infrastruktur IT di sekolah, peningkatan kompetensi SDM tenaga pendidik di bidang IT, perluasan jaringan internet di kawasan blank spot, keterlibatan semua stakeholder dan pihak swasta untuk memacu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto memaparkan, terhitung pada bulan Maret sampai April, dari 416 Desa ada 35 desa yang terindikasi blank spot atau lemah sinyal. Alhamdulillah, terhitung pada bulan kemarin setelah kami data kembali, terjadi penurunan desa-desa yang terindikasi lemah sinyal, sekarang tinggal 18 desa saja.
“Kita intens berkoordinasi dengan ASPIMTEL (Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi). Jadi manakala daerah itu lemah sinyal, bukan berarti harus ada menara di daerah tersebut, tapi bisa saja cukup dengan digeser sekian derajat saja antenanya. Dan itu cukup untuk mengurangi atau menjadi solusi untuk masalah lemah sinyal,” papar Bayu.
Bayu menambahkan, Alhamdulillah ASPIMTEL memberikan respon positif, karena di ASPIMTEL itupun ada kegiatan yang sifatnya sosial, sehingga pada tahun 2023 nanti, kita berharap untuk wilayah Kabupaten Bogor, tidak ada lagi desa yang lemah sinyal atau blank spot. (*/Gistin)
Bagi Halaman
