Distribusi anggaran pembangunan memperhatikan aspek kesejahteraan, rasa keadilan, dan asas kepatutan. Dengan demikian, lanjut Rudy, APBD benar-benar bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.
“Mudah-mudahan APBD bisa mengakselerasi pembangunan yang kita cita-citakan. Infrastruktur terbangun dengan baik dan memikat investor untuk berinvestasi menyerap tenaga kerja. Pendidikan terbiayai dengan ideal, demikian juga urusan kesehatan,” katanya.
Capaian-capaian program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor masih kurang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, baru mencapai 71,2 persen, masih di bawah IPM Nasional 72,9 persen.
“Angka kesakitan penduduk Kabupaten Bogor berdasar data BPS mencapai 12,37 persen dan Balita yang mendapat imunisasi lengkap juga baru 32,20 persen,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini masih di angka 8,4 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Nasional 8,54 tahun.
‘Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan menengah atas, kata dia, juga masih sangat rendah hanya 54,17 persen,” kata dia.
Data-data tersebut, harus mendapat perhatian serius, dan menjadi motivasi bagi kita mengejar ketertinggalan.
“Kita harus serius merumuskan program pembangunan, mengefektifkan APBD untuk membiayai program yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan#DPRD yang kita cintai ini,” pungkasnya. (*)
