“Pada saat Inggris mengkampanyekan mengenai tatanan internasional berbasis aturan, dan dengan Rusia atas invasi ke Ukraina sebuah pelanggaran HAM berat.
“Harusnya Inggris menerapkan aturan itu sendiri dan mengakhiri penjualan senjata api ke Arab Saudi,” tegas dia.
Emily Apple, juru bicara CAAT menuding pemerintah Inggris lebih peduli pada keuntungan danmengesampingkan kejahatan perang.
“Kasus ini diambil sebagai solidaritas dengan rakyat Yaman yang pantas mendapatkan keadilan,” kata Apple.
“Kita tidak bisa duduk diam sementara bom Inggris membunuh warga sipil dan menyebabkan kehancuran, sementara pedagang senjata api Inggris mendapat untung,” imbuhnya.
Konflik di Yaman dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi, yang didukung oleh Iran, merebut sebagian besar wilayah negara, termasuk ibu kota di sana.
Perang meningkat pada Maret 2015, ketika koalisi pimpinan Arab Saudi campur tangan dalam upaya memulihkan pemerintahan. Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Koalisi tersebut telah dibantu oleh beberapa kekuatan Barat, termasuk Inggris dan AS.
Kedua belah pihak dalam konflik sejak itu dituduh melakukan kejahatan perang selama pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 8.900 orang hingga saat ini, menurut Proyek Data Yaman.
Kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui pada April tahun lalu sebagian besar telah diadakan, meskipun berakhir pada awal Oktober.
Perjanjian tersebut telah memberikan ketenangan relatif terpanjang di Yaman sejak perang dimulai, tetapi kedua belah pihak telah meningkatkan langkah-langkah untuk melemahkan secara ekonomi untuk sementara waktu. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
