
BOGOR-TODAY.COM – Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan siap menggelontorkan uang yang besrannya miliaran rupiah untuk kepentingan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu terlihat saat Iwan Setiawan menandatangani kesepakatan komponen pendanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Iwan Setiawan bersama Gubernur Jawa Barat dan bupati walikota se-Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024.
Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan bersama pada Pilkada Serentak 2024.
Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate, Rabu (21/6/2023).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, Bupati dan Walikota se-Jabar, Kepala Bakesbangpol Prov Jabar, Ketua KPU Prov Jabar, Ketua Bawaslu Prov Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan ini adalah acara yang sangat penting agar kita selalu kompak dalam memastikan sebuah peristiwa bersejarah tahun depan berjalan dengan baik.
“Maka kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak perlu, contohnya adalah ketidaklancaran dalam proses kepanitiaan,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengungkapkan, kita sudah menghitung ada sembilan komponen yang harus dibiayai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya oleh pemerintah kabupaten kota.
“Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp.700-an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp. 30 miliar, Rp. 50 miliar, rata-rata di bawah Rp.100 miliar,” ungkap Ridwan Kamil.
Ia juga berharap, kondusifitas yang menjadi track record Jawa Barat ini harus terjaga dengan baik.
“Selama yang saya tahu penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tergolong sangat prestatif, maka ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
“Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu,” imbuhnya.
Selanjutnya Ridwan Kamil menyebutkan, ini adalah peta demokrasi yang mahal, jumlah pemilu terbanyak di dunia adalah di Indonesia.
Karena selain ada sekitar 500 bupati, walikota, gubernur. Ada juga partai dan presiden, sekitar 80 ribu kepala desa di Indonesia juga menggunakan mekanisme Pemilu.
Maka selain mahal, ini juga pasti akan melelahkan saat Pilkada Serentak 2024 berlangsung.
Konsekuensi mahalnya demokrasi ini harus dijawab dengan kelancaran, tingkat partisipasi yang sangat tinggi.
“Saya berdoa mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin berkualitas hasil dari Pilkada Serentak 2024 mendatang,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















