BOGO-TODAY.COM – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) mewujudkan penggunaan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar hasil pengolahan sampah dari TPST Bantargebang.
Penggunaan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil (batu bara) ini ditandai dengan pengiriman pertama sekitar 80–100 ton RDF dari Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang ke Kompleks Pabrik Citeureup.
Pengiriman ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Uji Coba Penyediaan Bahan Bakar Alternatif dari Pengolahan Sampah antara Indocement dan Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Juni 2023 lalu.
Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berkesempatan melepas secara simbolis pengangkutan pertama puluhan truk bermuatan bahan bakar alternatif RDF dari pengolahan sampah TPST Bantargebang.
“Kerja sama ini merupakan solusi permasalahan sampah di TPST Bantargebang yang saat ini hampir mencapai kapasitas maksimalnya,” kata Heru Budi Hartono, Selasa 27 Juni 2023.
“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada industri semen yang bersedia bekerja sama menjadi offtaker RDF dari TPST Bantargebang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang bisa mengolah sampah hingga 2.000 ton per hari dan sudah sesuai spesifikasi industri.
“Pengolahan sampah ini dilakukan secara mekanis melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan, menghasilkan produk RDF, yaitu hasil olahan sampah padat yang padat berupa materi mudah terbakar (plastik, kertas, dll.),” katanya.
“Yang telah berukuran homogen (curah atau pelet) serta dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif,” tambah Asep.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal yang baik dan sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi.
Dan sinergi yang dapat dilakukan antara pihak swasta dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah DKI Jakarta.
