BOGOR-TODAY.COM – Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor tahun 2023 di IPB Internasional Convention Center (IICC) Botani Square, pada Senin (28/8/2023).
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh BUMD di Kota Bogor dan memastikan bahwa seluruh BUMD Kota Bogor akan sehat dan terus berkembang di masa yang akan datang.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, pekerjaan rumah Pemkot Bogor adalah menyehatkan BUMD, jika disehatkan dalam konteks APBD, kinerja BUMD saat ini dan tentu saja angka keuntungan yang ada sudah membantu keuangan Pemkot Bogor selama ini. Dibandingkan dengan daerah lain, misalnya yang masih mengelola pasar didalam sektor ini, masih lebih banyak biaya dibandingkan dengan pendapatan.
“BUMD Kota Bogor layak saja dikritisi soal kontribusi, tetapi kalau dilihat dari struktur APBD kami sehat dengan adanya BUMD, nah ini merupakan hal yang lain. Contoh wilayah lain pengeluaran ada Rp1 miliar sampai Rp100 miliar pertahun dari APBD untuk pasar,” ungkap Dedie.
Tentu saja, keempat BUMD tersebut kontribusi terhadap keuangan Pemkot Bogor dan didorong untuk memberikan kontribusi kepada Pemkot Bogor. BUMD tersebut diharapkan dapat menghasilkan inovasi baru dan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pendapatan mereka.
“Sebagai contoh, bahwa saya akan mendorong PDAM untuk mencegah perusahaan-perusahaan menggunakan air tanah di Zona Merah. Namun bagaimana cara mengubah penggunaan air tanah menjadi air permukaan yang dikelola oleh PDAM. Mengurangi risiko dan dampak lingkungan yang semakin memburuk dari penggunaan air tanah,” kata Dedie.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Kota Bogor, Hanafi menjelaskan bahwa BUMD berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berarti mengembangkan mereka yang berada di bawah kewenangannya. Di Kota Bogor, ada empat BUMD dari segi pengelolaan air, perbankan, pasar, dan transportasi.
“Harapan kami dalam pertemuan ini akan mendukung ke empat BUMD dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugasnya, untuk meningkatkan kinerja BUMD. Didukung oleh pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah kota, yang memiliki tugas untuk memantau apa yang dilakukan oleh BUMD, seperti yang dinyatakan dalam amanat PP 54,” jelas Hanafi.
“Mandat BUMD sangat berat, selain untuk mengembangkan ekonomi lokal, dan untuk mengembangkan ekonomi pemerintah daerah. Tentu saja, kami harus mampu menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat secara merata. Dan kami memiliki misi untuk berkontribusi pada PAD, yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membuat dan mengkoordinasikan forum BUMD untuk Kota Bogor. Hal ini karena menghadapi masalah operasional tertentu yang sulit dipecahkan. Sejauh menyangkut pendanaan, Pemkot Bogor pun mengeluarkannya dalam bentuk penyertaan modal.
“Sehingga kami adakan dibentuk forum secara berkala setiap semester kita adakan rakor. Ini untuk permasalahan yang dihadapi BUMD secara spesifik, dengan solusinya seperti apa. Hari ini kami mengundang Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai support dan rekomendasi apa yang APH sampaikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya oleh Dirut dalam menjalankan tugasnya,” paparnya.
Kemudian lanjut Hanafi, dalam pertemuan ada hal yang dibicarakan dalam forum diskusi BUMD ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Harapannya dipertemuan BUMD ini sebagai evaluasi kinerja perusahaan daerah, kemudian menggenjot perusahaan daerah agar bisa eksis melayani masyarakat dengan memberikan kontribusi sesuai Perda yang ada,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
