Dimulai Kisruh PPDB, Asusila, Pungli Hingga Gratifikasi, Devie: Buruknya Sistem Pendidikan di Kota Bogor

BOGOR-TODAY.COM – Dunia pendidikan di Kota Bogor kembali dikejutkan dengan kasus dugaan pungutan liar yang melibatkan Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum. Terduga langsung dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah setelah ditemui langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Rabu (13/9/2023).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku sedih. Pasalnya, belum usai kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA, kini muncul lagi kasus dugaan pungli dan gratifikasi di tingkat SD.

Devi merasa bahwa Kota Bogor benar-benar tercoreng dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan di Kota Bogor seakan mengatakan bahwa slogan “Anti Pungli” yang terpampang di spanduk-sapanuk setiap sekolah di Kota Bogor hanyalah basa-basi belaka.

Tidak hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum secara sepihak memecat salah satu guru honorer yang mengajar di sana, penyalahgunaan wewenang yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dalam pandangan Devi, merupakan bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.

Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.

Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.

“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News