BOGOR-TODAY.COM – PR Konsorsium Penabulu Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Implemen Unit (IU) Kota Bogor memberikan penghargaan kepada tujuh Rumah Sakit (RS) dan dua puskesmas yang berada di wilayah Kota Bogor atas dedikasinya membantu STIP Pena Bulu dalam menanggulangi TBC. Penghargaan diberikan di Aula Serbaguna gedung DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal pada Kamis (5/10/2023) sore.
Staff Program Eliminasi TBC dari NGO, STPI Pena Bulu, Sarah Anggiani mengatakan, kegiatan ini untuk mendukung pendekatan District-Based Public-Private Mix (DPPM), di mana PR Konsorsium Penabulu STPI ikut serta mengambil peran dalam memperkuat jejaring layanan TBC serta pendampingan pasien berbasis komunitas.
“Kegiatan hari ini pertemuan dengan jejaring DPPM yaitu pertemuan antara swasta dengan pemerintah,” ungkap Sarah Anggiani kepada wartawan usai kegiatan.
Sarah memaparkan, rumah sakit dan puskesmas yang diundang adalah yang dinilai memiliki koordinasi yang baik sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan. Adapun, rumah sakit yang mendapatkan penghargaan yakni RSUD Kota Bogor, RS Melania, RS Marzuki Mahdi, RS PMI, RS Medika Darmaga, RS Azra, dan terakhir RS UMMI.
“Mereka koordinasinya terbaik versi kami, untuk pelacakan pasien mangkir atau pasien putus berobat. Jadi ada pasien yang putus berobat, kami lacak melalui kader dan data dari rumah sakti,” paparnya.
Sarah memaparkan, dari 25 puskesmas yang ada di Kota Bogor, dua diantaranya dinilai terbaik yakni Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, dan Puskesmas Bogor Selatan.
“Sindang Barang itu salah satu kantong TB, dengan temuan kasus positif terbanyak. Kalau untuk investigasi kontak atau pelacakan kasus di keluarga ada positif atau tidak kami berikan apresiasi kepada Puskesmas Bogor Selatan, baik kader maupun petugasnya puskesmas,” paparnya.
Sarah menjelaskan, PR Konsorsium Penabulu STPI IU Kota Bogor, memiliki strategi upaya meningkatkan peran OMS dan komunitas terdampak TBC dalam memengaruhi Pemerintah
Daerah dalam mengeliminasi TBC melalui pendekatan multi-sektor. Salah satunya adalah mendorong keterlibatan peran Legislatif dan Eksekutif di daerah.
